Gubernur Baru Jawa Timur dan Anggaran untuk si Miskin

oleh
Adhitya Wardhono

 

Jawa Timur sedang berbahagia, paling tidak pergantian gubernur dan wakil gubernur baru berjalan lancar dan aman  ditengah ‚panasnya‘ proses pilgub kali ini.  Kondisi ini tidak lepas dari kedewasaan berdemokrasi rakyat Jatim yang patut mendapat apresiasi. Dengan begitu hendaknya neraca perhatian gubernur baru lebih pada masalah yang diderita rakyat,  yaitu kemiskinan sebagai apresiasi tertinggi untuk rakyat Jatim. Hal ini mengingat, seperti publikasi terbaru BPS bahwa jumlah warga miskin Jatim mencapai 6,65 juta penduduk dari 34,9 juta penduduk miskin Indonesia. Terlebih pertumbuhan yang melambat ditampakkan oleh perekonomian Jatim dari 6,65% tahun 2007 menjadi 5,45% tahun 2008.  Suatu jumlah yang tidak sedikit dan angka yang patut menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi politik,  problem kemiskinan lebih disebabkan oleh neraca timpang keberpihakan penguasa terhadap kelompok pengusaha tertentu dan mengabaikan agen ekonomi marjinal disisi yang lain. Dalam eskalasi politik kemampuan kelompok bisnis dalam menjangkau dan mengarahkan kebijakan ekonomi adalah jauh lebih mudah daripada kelompok marjinal. Pada posisi ini ukuran derajat ketimpangan sebenarnya dapat diprediksi. Lebih dari itu maka kesepakatan pembangunanpun menuju ketidakjelasan arah antar sektor ekonomi.  Sedikitnya diperlihatkan oleh laju sektor industri-jasa yang biasanya lebih dominan ketimbang sektor pertanian. Celakanya dampak daripadanya adalah berdiasporanya kantong-kantong (enclaves) kemiskinan secara sporadis, baik secara spasial (desa-kota) maupun sektoral (industri-jasa-pertanian) yang tidak sedikit.

 

Maka dalam posisi inilah biasanya kemiskinan cenderung menggelembung di pedesaan yang penduduknya bergerak di sektor pertanian. Meski tidak menutup kemungkinan di perkotaan dan di luar sektor pertanian. Data BPS  mempertegas bahwa 65% penduduk miskin tinggal di pedesaan, sisanya penduduk perkotaan. Dalam posisi ini, kata sepakat yang harus diperlihatkan oleh gubernur baru sebagai penguasa tertinggi pemerintah provinsi Jawa Timur adalah mencari jalan memecahkan masalah yang terjadi di wilayahnya secara efektif dan solutif.

Komitmen Anggaran untuk si Miskin

Bagi   pemerintah provinsi Jatim kali ini, ukuran keberhasilan yang paling gampang dilihat adalah derajat kecondongan keberpihakan dan mengurai masalah di wilayahnya. Melihat data kemiskinan Jatim diatas maka persoalan kemiskinan sepatutnya sudah teragenda dengan rapi dan mulai dikerjakan secara dini pada tingkat alokasi anggaran daerah (APBD) untuk penguatan kegiatan ekonomi rakyat miskin. Hand-on policy pada alokasi anggaran belanja daerah bagi si miskin akan dapat menjadi penyangga kehidupan si miskin dalam jangka pendek. Disamping program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pemprov haruslah dilakukan dengan lebih terarah dan efektif. Namun lepas dari pada itu seperti janji Gubernur terpilih dengan semangat APBD untuk Rakyat, haruslah mendapat ‘ruang’ yang jelas dan akomodatif dalam implementasinya, terlebih di era otoda dimana Kota/Kabupaten mengartikulasikan hak otonomi daerah yang tidak dapat diintervensi pemprov. Untuk itu kebijakan di tingkat pemprov harus mampu menjadi ruang sinergi dan kemitraan dengan kebijakan yang dibangun oleh 38 kota/kabupaten se Jatim. Misalnya, jika selama ini anggaran daerah sering digunakan untuk menstimulus kesejahteraan ekonomi bagi sebagian kecil orang akibat penempatan/alokasi yang salah arah, maka tiba saatnya memaknai anggaran daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan komitmen menyejahterakan rakyat. Seyogyanya kedepan anggaran daerah  tidak lagi digunakan untuk memberi ruang bagi praktik mark-up belanja barang dan jasa daerah, belanja pegawai yang tidak bertanggung jawab dan memberi fasilitas lebih bagi pejabat. Mengingat hal ini merupakan cerita klise rahasia alokasi anggaran yang  menjadi pergunjingan rakyat umumnya. Merujuk pada ilmu ekonomi yang telah memberi arahan bahwa  alokasi anggaran daerah haruslah merupakan refleksi dari persoalan yang mengemuka di daerah yang bersangkutan. Jika di daerah masalah yang muncul adalah kemiskinan, maka wajah anggaran daerah seharusnya berisi neraca pos-pos pengeluaran untuk mengatasi persoalan tersebut. Pos pengeluaran dalam neraca anggaran untuk mengangkat kemiskinan di pedesaaan, misalnya, tidak serta merta berwujud kebijakan dalam bentuk paket karitas yang tidak mendidik layaknya sinterklas. Lebih jauh penghayatan akan akar masalah kemiskinan yang terjadi di pedesaan dan sektor pertanian secara luas di Jatim harus mendapat asupan data dan informasi yang up date dan balance, sehingga mampu dicerna oleh pengambil kebijakan dengan melakukan posting anggaran dengan lebih hadap masalah. Terlebih mengingat bahwa sumber APBD tidak saja dari kucuran pemerintah pusat tapi tidak sedikit di dalamnya adalah uang rakyat dari pajak dan retribusi. Maka hendaknya dikembalikan dalam alokasi yang benar-benar untuk rakyat.

Terakhir, penampakan kecondongan Gubernur baru akan terlihat dari alokasi anggaran daerah kedepan yang hendaknya merupakan cermin dari sikap moral pejabat pemerintah provinsi yang sejak dini  didaulat dan dibebani mandat mensejahterakan rakyat dan menghidupkan ekonomi si miskin. Sehingga citra akan pembangunan ekonomi Jawa Timur kedepan adalah pembangunan yang beretika dan tidak lagi pembangunan dengan wajah yang bopeng di sana-sini, dimana yang dikobarkan adalah semangat tingginya pertumbuhan ekonomi namun aspek pemerataan terabaikan.  Visi akan dimensi pembangunan ekonomi tidak sekedar dilihat dari parameter yang terukur tapi hendaknya mengikutsertakan unsur etika dalam menghitung setiap nisbah pembangunan yang dilakukan. Oleh karenanya semua berpulang dari kecondongan hand-on policy yang akan diambil oleh Gubernur baru Jatim dalam pengentasan kemiskinan. Selamat berkarya Gubernur/Wagub Karsa, titip salam akan gebrakan affirmative action yang lebih terarah untuk si miskin!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s