Eksistensi Koperasi

Oleh
Adhitya Wardhono

Kali ini warga Bondowoso boleh berbangga, paling tidak orang nomer satu Kabupaten Bondowoso. Drs H. Mashoed MSi, mendapat penghargaan dari Presiden RI Megawati Sukarnoputri pada 17 Agustus 2002 lalu, atas pengabdiannya di bidang Koperasi dan UKM, mengantarkannya mendapatkan Satya Lencana Pembangunan. Dalam surat keputusan presiden RI disebutkan, Bupati Mashoed telah berperan aktif melakukan kegiatan terpadu dengan instansi terkait di bidang koperasi dan UKM. Peran aktif itu, berupa pembentukan empat koperasi di empat kawedanan. Empat koperasi itu melayani jasa pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) dan memfasilitasi permodalan untuk dikelola. Satu bukti bahwa eksistensi Koperasi masih menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Mesti sayang, kini eksistensi koperasi yang dibentuk Bupati Mashoed, mulai hancur. Saat RAT beberapa waktu lalu, beberapa kepala desa (kades) mengusulkan agar koperasi di kawedanan dibubarkan seperti yang  dipapar Erje Jawa Pos (22/8/2002).

Hal ini juga hampir sedana dengan eksistensi Koperasi dalam ranah yang lebih luas, tidak di Bondowoso atau Jawa Timur semata. Perdebatan eksistensi dan masa depan koperasi Indonesia memunculkan beragam argumentasi yang unik, kadang ironis, pesimistis maupun optimistis. Paling tidak menurut ekonom Sritua Arief (1997) dalam tulisannya berjudul Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi Rakyat ada tiga hal yang menjadi berbincangan publik mengenai eksistensi badan usaha koperasi dalam ekonomi Indonesia. Pertama adalah munculnya pemikiran untuk perlunya re-study atas eksistensi koperasi dimana apakah masih perlu dipertahankan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi. Kedua, adalah ada pendapat yang memandang bahwa unit usaha koperasi dipandang perlu untuk dipertahankan sekadar untuk tidak dianggap menyeleweng dari UUD 1945. Pembelaan pada pendapat kedua ini yang sering dilakukan dengan cukup gigih adalah para birokrat di pemerintahan. Ketiga, adalah pendapat yang menganggap bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang harus dikembangkan menjadi unit usaha yang kukuh dalam rangka proses demokratisasi ekonomi.

          Berangkat dari pernyataan diatas maka penulis mencoba mengurai logika-logika pernyataan-pernyataan diatas dengan sedikit usulan di akhir tulisan.

Gerakan Sarat Beban

Meskipun membesarkan koperasi telah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional, namun sisi implementasinya belum menunjukkan keberpihakkan yang tegas  dan jelas kepada koperasi. Hal ini tidak dapat disalahkan karena tidak sedikit koperasi yang tumbuh lantaran koperasi mendapat kesempatan yang lebih besar untuk mengambil manfaat ekonomi dari proyek dan fasilitas pemerintah. Ada kesan pragmatisme koperasi yang seakan-akan dapat mengimbangi peran swasta dan BUMN, koperasi telah berhasil  merebut pasar tidak sedikit tumbuh di Indonesia.

Namun sebenarnya kondisinya cukup dilematis, paling tidak seperti halnya pendapat kedua diatas. Ini terkait dengan eksistensi Koperasi di masa depan. Untuk itu kita mungkin kembali sejenak pada wacana historis gerakan koperasi dari sisi paradigma ideologisnya selama ini. Secara paradigmatis paling tidak   Koperasi terpilah atas beberapa aliran ideologis. Menurut Melnyk (1985) dalam bukunya The Search for Community, From Utopia to a Co-operative Society (lihat juga: Allan Halladay dan Colin Peile, 1989), memaparkan perbedaan mendasar tumbuh kembangnya koperasi berdasarkan ideologis anggotanya (baca: gerakan koperasi). Menurutnya ada 3 kategori dalam ideologi koperasi yang berkembang yaitu koperasi dalam tradisi Demokrasi Liberal, Marxis Komunis dan Sosialis non Marxis. Dalam tradisi koperasi yang demokratis liberal misalnya, tidak dapat dipisahkan dalam alam pikir masyarakatnya dan juga ideologi negara dimana koperasi tersebut berada.

Koperasi dalam tradisi Demokrasi Liberal, sifat kapitalisme pekat disini dan paling tidak menyimpan dua unsur yaitu pemusatan modal dan ekploitasi. Jargon yang diikuti adalah produksi untuk produksi, dan tentunya dengan mengikut sertakan  rasionalisasi dalam proses produksi bagi terwujudnya keunggulan komparatif produk-produk kapitalis. Maka tidak aneh dalam tradisi Koperasi Demokratis Liberal ini titik tekannya lebih pada mengangkat eksistensi fungsionalisme pragmatis dan pengakuan atas kepemilikan individu. Koperasi diarahkan pada pencapaian short run competition terhadap pemupukan laba dan arah gerakannya  bertendensi kepada orientasi ekonomi.

          Lain halnya dengan tradisi Koperasi Marxis yang lebih cenderung pada pengibaran kejayaan partai. Peran negara begitu kuat dan kesan yang tertangkap adalah suatu pemaksaan atas eksistensi koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi negara. Pemusatan regulasi oleh negara yang sentralistis menjadikan ruang gerak koperasi semakin sempit dan diatur begitu rupa. Tugas koperasi disini adalah membangun sosialisme (komunis) yang tunduk pada nilai-nilai  ideologi dengan komitmen tinggi.

          Terakhir adalah munculnya koperasi dalam tradisi Sosialis non-Marxis. Dalam arti mereka tidak mengusung ideologi komunis Marxis. Koperasi ini lebih banyak dijumpai pada belahan dunia ini. Misalnya saja Tanzania dengan Ujamaa-nya. Atau Koperasi Pekerja (worker-coop) di Spanyol yang terkenal dengan Koperasi Mondragon. Wajah yang ditampilkan dalam tradisi Koperasi sosialis ini lebih ramah dengan mengadopsi budaya masyarakat sekitar. Mereka tidak mengusung bendera revolusioner ala Marxis. Bahkan mereka terkadang di dukung oleh pemerintah, namun demikian yang dikedepankan adalah paham sosialisme.

Jadi tidak aneh jika selama ini gerakan koperasi di Indonesiapun juga mengacu pada ideologi yang dianut, dalam hal ini Konstitusi Negara UUD 45, yang didalamnya juga mengamanatkan ideologi sosialisme ala Indonesia yang bahkan juga tersirat dalam sila ke-5 Pancasila. Problemnya adalah amanat konstitusi itu yang sulit untuk diimplementasikan. Koperasi yang diamanatkan sebagai soko guru (pilar utama)  perekonomian nasional belum menjadi kenyataan. Beberapa justifikasi atas hal itu adalah secara historis gerakan koperasi Indonesia dalam 30 tahun terakhir dapat dikatakan sebagai salah satu korban korporatisme sebuah regim pemerintahan yaitu regim Orde Baru dan yang oleh Orde Lama menjadi bulan-bulanan partai dimana koperasi menjadi alat partai. Gerakan koperasi telah diselewengkan oleh Orde Baru sebagai alat kekuasaan, bahkan  terlihat telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga berubah bentuk menjadi perkumpulan pengusaha. Intinya memang tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan koperasi adalah gerakan yang sarat beban sejarah.

Dengan begitu ikutannya adalah koperasi telah kehilangan ‘roh’. Koperasi yang seharusnya mencitrakan diri sebagai lembaga yang  self-help dan mengedepankan demokrasi (ekonomi) untuk memakmuran anggota dan lingkungannya, telah serta merta tercabut dari akarnya. Koperasi jauh dari asas dan prinsip yang harus dianutnya (baca: jatidirinya). Hal ini dapat dilihat dari sejak diterbitkannya UU No. 12/1967 yang kemudian diperbaharui melalui UU No. 25/1992 ruang geraknya begitu sempit untuk mewujudkan entitas usaha koperasi yang sebenarnya. Paling tidak dari sisi permodalan. Undang Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah harus mengalami revisi. Dalam era global yang kompetitif ini sudah tidak selayaknya  bahwa koperasi dipaksa eksistensinya  mengandalkan organisasi yang mangandalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan profit apa adanya. Dengan demikian, jika UU tersebut berubah sesuai tuntutan jaman maka koperasi Indonesia akan dapat menjadi badan ekonomi yang mandiri karena mampu untuk menghidupi dirinya sendiri dengan jelas, tidak berdiri di atas SHU. Itu artinya, managemen organisasi koperasi meski tanpa meninggalkan sifat dan prinsipnya, harus lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan badan ekonomi lainnya seperti BUMN ataupun swasta.

 

Catatan Akhir

Memang kita perlu lebih kreatif. Sudah saatnya kita merubah persepsi yang kurang tepat tentang Koperasi Koperasi dengan menjadikannya sebagai badan usaha mandiri dan diakui keberadaannya. Beberapa hal yang perlu dicermati dan diusahakan adalah:

Pertama. Ubah secara berstruktur dan bertahap image negatif Koperasi.  Image Koperasi yang hanya hidup dengan perlakuan khusus dengan hanya mengantungkan diri atas fasilitas dan subsidi masih melekat padanya. Untuk itu kita coba reduksi dan harus segera kita tinggalkan. Hal ini harus menjadi agenda pemikiran dalam aspek legalnya. UU No. 25/1992, yang konon mengalami revisi, haruslah mampu mengakomodir image koperasi nasional dan tantangan nya ke depan. Situasi dunia yang menglobal diperlukan kiat-kiat khusus untuk mengangkat koperasi. Dalam wacana ekonomi nasional terlihat bahwa pengalihan kategorisasi atas penokohan subyek-obyek koperasi menjadi penting untuk direposisi kembali. Dimana selama ini Koperasi terkesan menjadi objek. Dan secara tidak langsung mempertegas pemerintah sebagai subyek yang berhak atas apa saja terhadap koperasi. Sehingga yang nampak, gerakan koperasi seperti gerakan air terjun dari atas ke bawah – “top down”, terutama hal ini terlihat dalam koperasi unit desa (KUD), dimana sang subyek menentukan citra makna-nya kepada sang obyek. Jadi tidaklah aneh jika terkesan bahwa gerakan koperasi menjadi semacam ideologi yang represif ditengah dinamika masyarakat. Intinya kedepan koperasi tidak lagi organisasi yang ditinggalkan anggotanya malah dengan harapan menjadi pelopor sikap kemandirian ekonomi anggotanya. Karena anggota tidak lagi dianggap obyek namum subyek yang menentukan kinerja koperasinya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa cikal bakal koperasi masih terlihat, seperti sifat gotong royong yang terdapat di masyarakat, namun kondisi hari ini memperlihatkan bahwa modal sosial tersebut telah tergerus oleh situasi dan beban ekonomi yang melanda Indonesia.

Kedua. Koperasi sebagai badan usaha harus menjadi teladan dalam budaya kerja organisasi. Konsep bekerja yang mampu untuk meninggalkan paham paternalisme dan mengintroduksi sistem demokrasi harus menjadi jatidiri koperasi yang dipupuk oleh anggota dan pengurusnya. Terlebih di era reformasi ini yang antara pemberantasan  serta praktek KKN sendiri masih diarea abu-abu. Bahkan masih sulit terjangkau hukum. Sekaranglah Koperasi harus meneladani dan mengerakkan reformasi terhadap sistem-sistem dan struktur lama dan secara bersamaan  memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Perubahan dunia dengan globalisasinya harus dihadapi dengan kepercayaan diri yang kuat dan pemikiran yang positif progresif. Gerakan koperasi hendaknya mampu melakukan pemurnian koperasi secara optimistis dengan melihat perubahan paradigma yang ada.  Untuk itu koperasiawan Indonesia harus bangkit dan maju kedepan dengan mengibarkan bendera profesionalisme dan kemandirian.

Nah, berharap cemas  juga suatu saat nanti, Koperasi kita juga akan mampu menjadi pemenang atau minimal mengimbangi peran badan usaha lain di kontes era global yang sarat dengan  semangat liberalismenya itu  tanpa mengerus nilai-nilai Koperasi itu sendiri dan bahkan menampilkan keunggulan jati dirinya.  Marilah kita menunggu dengan seksama, Koperasi Indonesia bersuara lantang, tidak berbisik ataupun menjadi bisik-bisik orang./Marburg, 23 Agustus 2002

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s