Menyoal Rancangan Undang-Undang BI

Mengikuti acara Kunker Panja Komisi XI DPR RI di Gedung Rektorat Kampus Universitas Brawijaya pada 5 Juni 2015 yang membahas RUU Bank Indonesia (BI) atas perubahan UU BI  sebelumnya yaitu UU No. 23/1999 yang telah diamandemen pada tahun 2004 dan 2009, menarik untuk menelaah lebih dalam mengenai peralihan tujuan, fungsi, tugas dan wewenang BI sebagai bank sentral di Indonesia. Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dengan UU No. 21/2011 mengenai OJK, maka praktis per 31 Desember 2013, terjadi peralihan fungsi, tugas dan wewenang BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan pada OJK. Pembentukan OJK secara jelas dalam UU BI No. 23/1999 pasal 34 ayat 1 sebagai pelaksanaan pasal 23 D UUD 1945 menyebutkan bahwa tugas mengawasi bank dilakukan oleh lembaga pengawas independen. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan sejauhmana domain kewenangan BI sebagai bank sentral khususnya pengaturan dan pengawasan perbankan mengingat fungsi tersebut melekat pada pengaturan sistem moneter yang menjadi otoritas BI?

Mencermati perkembangan dan tuntutan kelembagaan bank sentral serta perkembangan peraturan perundang-undangan OJK maka perlu ditelaah kembali tujuan, fungsi, tugas dan wewenang BI. Pasca terbentuknya OJK, mandat BI dalam menjaga kebijakan makroprudensial sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU OJK menjadi tantangan bagi BI dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral ditengah dinamika pasar keuangan yang terintegrasi. Bukan hanya di Indonesia, di hampir seluruh Bank Sentral di seluruh negara juga mengemban stabilitas sistem keuangan sebagai bagian penting dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter. Ini tak lepas dari pelajaran berharga dari krisis keuangan global bahwa pencapaian stabilitas harga dalam kerangka inflation targeting belum cukup dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Terjadinya paradoks kredibilitas dari pelaku ekonomi turut menyumbang prosiklikalitas sektor keuangan. Merespon cepatnya dinamika perekonomian global dengan beragam inovasi produk dan jasa keuangan, maka saatnya bagi BI menyertakan stabilitas sistem keuangan dalam tujuannya disamping stabilitas harga yang selama ini menjadi tujuan utama kebijakan moneter. Pentingnya menjaga stabilitas harga diharapkan memberikan momentum bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, juga perlu ditopang dengan menjaga stabilitas sistem keuangan yang sangat fragile terhadap dinamika global. Sehingga secara simultan kedua tujuan (multi objective) akan memberikan stabilitas makroekonomi, sebagaimana prinsip Tinbergen (1952) yang menyebutkan “ at least one independent policy instrument for each policy objective”.

Begitu halnya dengan hubungan dengan Pemerintah, BI berkoordinasi dalam pengendalian inflasi, penerbitan dan penatausahaan Surat Utang Negara dan Surat Utang Daerah agar tepat waktu dan tidak berdampak negatif pada kebijakan moneter. Bentuk koordinasi lainnya adalah government debt management untuk pinjaman luar negeri. Tugas BI sebagai pemegang kas pemerintah juga perlu diperluas dalam memantau likuiditas dan data menyeluruh transaksi pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang mendukung dalam pengambilan kebijakan moneter. Fakta inilah yang menjadi dasar argumentasi perlunya perubahan UU BI.

Dinamika politik hukum Pemerintah melalui pengesahan beberapa Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan wewenang BI tak pelak menyebabkan perlunya penyesuaian lebih lanjut substansi pengaturan dalam UU BI sehingga berjalan harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan diantara beberapa Undang-Undang lainnya. Beberapa Undang-Undang terkait seperti UU No. 7/2011 tentang mata uang yaitu pasal 11 yang memberikan kewenangan BI sebagai salah satu lembaga berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran atau pencabutan dan penarikan uang. UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana pasal 69 bahwa “badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari BI. UU No. 24/1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. UU No. 24 tahun 2002 tentang SUN yang memberikan kewenangan pada BI untuk melakukan kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, settlement serta agen pembayar bunga dan pokok SUN. Terkait  UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang mengatur dalam hal pemerintah akan melakukan penerbitan SBSN  maka menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan BI. Termasuk UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen pada pentingnya perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran.

Sementara terkait dengan UU OJK, maka perubahan UU BI secara praktis juga memerlukan harmonisasi koordinasi antara BI dengan OJK termasuk otoritas fiskal. Perubahaan kelembagaan BI pasca terbentuknya OJK terutama menyangkut fungsi tugas dan wewenang BI dalam pengaturan dan pengawasan bank masih debatable dalam menetapkan domain tugas dan wewenang antara BI dan OJK. Masalah koordinasi antar kedua institusi sangat terlihat dalam beberapa isi pasal dalam UU OJK. Pasal 39 mengenai koordinasi OJK dan BI dalam pengawasan bidang perbankan, disebutkan bahwa salah satunya membangun sistem informasi perbankan terpadu. Maka ini perlu dipertegas dalam RUU bahwa data dan informasi serta keterangan dari perbankan  secara individu maupun agregat seharusnya juga menjadi kewenangan BI sebagai lender of the last resort. Kebutuhan tersebut sangat tergantung pada mekanisme dan kewenangan akses yang ditetapkan dalam memastikan kecepatan dan ketepatan respon kebijakan yang diperlukan BI baik terhadap institusi keuangan termasuk bank yang mengalami masalah likuiditas maupun sistem moneter dan sistem keuangan secara keseluruhan. Namun tataran implementasi, pasal 39 tidak sejalan mengingat telah dicabutnya pasal 28 UU BI No.23/1999. Inilah yang menjadi entry point dalam bahasan RUU BI. Begitu halnya dengan pasal 41 ayat 2 UU OJK yang menyebutkan “Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melangkah sesuai kewenangan BI“. Istilah kesulitan likuiditas yang dimaksud masih belum jelas apakah kesulitan yang dimaksud disebabkan oleh faktor sistemik atau kegagalan manajemen dari individu bank. Hal ini juga perlu dipertegas dalam RUU BI, bahwa domain BI sebagai Lender of the Last Resort adalah pada bank yang potensi berisiko sistemik (systemically important bank). Mengingat pentingnya wewenang dan kedudukan BI sebagai Bank Sentral, maka melalui RUU BI perlu dipertegas kembali penguatan wewenang BI sebagai otoritas moneter dan memperhatikan harmonisasi dengan perundang-undangan terkait serta pentingnya membangun koordinasi antar lembaga secara sinergis untuk meminimalisir asymmetric information.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s