Koperasi: Antara Sanjungan dan Keterpurukan

Ada kabar yang cukup kontras dari  berita Radar Jember Jawa Pos, Kamis 22/11/2001. Pertama, diberitakan bahwa tindakan tegas dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Kabupaten Jember. Beberapa koperasi yang dinilai tidak aktif dan hanya tinggal nama dibubarkan. Sampai saat ini, tercatat ada sepuluh koperasi yang dibubarkan. Selain itu, diskop juga telah memberi peringatan kepada 29 koperasi. Sebab, ada indikasi koperasi-koperasi itu sudah tidak aktif lagi. Bila peringatan itu tak diindahkan, tak menutup kemungkinan koperasi itu juga akan ditutup. Kedua,  H Moh. Niti Soeroso, ketua ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Jember Niti mendapat penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diberikan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Niti Soeroto dalam membina dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah di Jember. Membaca berita tersebut, saya tidak kuasa untuk membiarkan begitu saja informasi itu lepas. Tulisan ini mencoba mengapresiasi dua berita tersebut. Terlebih sekarang saya berada di ‘gudangnya’ pakar koperasi dunia di Philipps Universität Marburg- Jerman, dimana sedang ‘ngangsu kaweruh’ dalam bidang Koperasi.

Mari kita kembali ke sejarah Perkoperasian Indonesia. Jelas bahwa faktor sejarah sangatlah tidak menguntungkan bagi tumbuh kembangnya Koperasi dewasa ini. Mengapa? Koperasi dalam konteks pergerakannya di Indonesia mengalami fase yang tidak stabil dan tidak kontinue, mulai dari koperasi menjadi alat partai sampai koperasi menjadi alat pemerintah. Kondisi inilah yang mempersulit gerakan koperasi di Indonesia. Yang menarik adalah di era Orde Baru koperasi mengalami fase pertumbuhan yang cukup mengembirakan dari sisi kuantitas tapi mengapa tidak bisa menjadi pilar ekonomi nasional. Pertanyaan berikutnya relevankah untuk kembali ke Koperasi yang sekian lama hanya menjadi ‘pajangan’ saja.

Sejenak melihat statistik perkoperasian dunia, menurut ILO dalam Report V(1): Promotion of Cooperatives (2001) dewasa ini koperasi diyakini memberikan sumbangan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. PBB mengestimasian bahwa 3 milyar orang bermata pencaharian atau separuh populasi dunia dari bangun usaha Koperasi. Paling tidak 800 juta individu menjadi anggota koperasi saat ini, jika dibandingkan dengan tahun 1960 yang hanya 184 juta. Dalam tataran makro ekonomi, Koperasi secara signifikan  memberikan market share yang memadai. Misalnya di Burkina Faso, Koperasi Produk Pertanian merupakan penghasil terbanyak untuk pasok buah-buahan dan sayuran dipasaran nasional dan di Cote d’Ivory, koperasi bertanggung jawab terhadap 77 persen produksi Cotton. Di Uruguay koperasi memproduksi 90 persen produk national susu dan mengekspor 70 persen surplus produksi terigunya. Bahkan di Amerika Serikat pada tahun 1998, 33 persen di sediakan oleh koperasi dan Koperasi Listrik Pedesaan memberikan kontribusi lebih dari setenggah pasok aliran listrik dan menyediakan kekuatan listrik untuk 25 juta orang di 46 negara bagian. Di Denmark, koperasi memberikan kontribusi 94 persen produk susu untuk pasaran nasional. Folksam, sebuah koperasi asuransi di Swedia telah menggelola 48,9 persen pasar asuransi perumahan dan 50 persen untuk asuransi jiwa dan kecelakaan. Suatu angka yang tidak bisa dibilang remeh untuk ukuran Koperasi yang kelihatan sepele. Negara tetangga kita, Philipina bahkan mengakui 16 persen dari GDP –nya merupakan sumbangan koperasi.  Bagaimana dengan statistik kinerja Koperasi Indonesia? Rekan saya  memberi saran: ngak  usah dimasukkan dalam artikel inilah, malu, katanya.  Mungkin ada benarnya juga rekan saya tersebut, dari pada malah menjadi beban.

Kembali ke pertanyaan diatas, tidak mudah  untuk menjawab sejauh mana mendesaknya dan relevan tidaknya koperasi di Indonesia menghadapi kenyataan stagnan-nya ekonomi Indonesia. Secara ideologi, koperasi di Indonesia mendapat jaminan dari UUD 45, dimana dalam pasal 33 dinyatakan bahwa koperasi adalah pilar ekonomi. Namun demikian dalam kenyataanya sangat jauh dari itu. Koperasi tidak dapat berkembang dan sampai saat ini belum dapat menjadi pilar ekonomi nasional. Berangkat dari logika ideologi ini, sepertinya perlu dipertanyakan mengapa koperasi tidak dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Apanya yang salah. Jangan-jangan lingkungan Indonesia memang tidak memungkinkan untuk berkembang. Bukankah UUD 45 dibuat dengan penuh ketergesaan dan mungkin dipaksakan koperasi yang produk impor itu masuk dalam konstitusi kita. Atau mungkin saking baiknya orang Indonesia yang gampang menerima ‘barang-barang impor’, sehingga apa saja diterima dengan senang hati, dan begitu ada yang lebih menguntungkan secara pribadi yang lama cepat-cepat ditinggalan. Moga-moga saja dugaan saya ini salah adanya.

Problemnya adalah Pendidikan

Sudah lama kepercayaan manusia Indonesia terhadap eksistensi koperasi semakin menyurut, apalagi pendidikan koperasi sangat jauh dari sempurna. Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang sudah dulu maju dengan bangun usaha ini, kita sangat jauh tertinggal. Di negara Swedia, pendidikan Koperasi dikenalkan pada generasi dini dalam bentuk buku bacaan semacam Komik, sehingga terlihat santai dan ringan tapi lebih mengena pada visi dan misi yang ingin disampaikan. Pengajaran pendidikan Koperasi oleh jajaran Depdiknas di tingkat dasar dan menengah menjadi ‘barang’ yang membosankan dengan penuh hapalan dan monoton. Tetapi berkat pendidikan yang memadai pula Koperasi di Eropa khususnya mampu menyaingi Private Corporate, lihat saja DG Bank AG di Jerman yang merupakan bank koperasi terbesar. Jika anda berkesempatan belanja  ke jaringan supermarket REWE atau EDEKA di Jerman mungkin Anda tidak akan mengira bahwa bangun usaha supermarket tersebut adalah  Koperasi. Contoh lain, jika Anda berbelanja di jaringan supermarket LiDL, Tegut atau Aldi di Jerman pula, Anda akan melihat banyak barang yang dijual di super market itu dipasok dari Koperasi Sayur dan Buah-buahan. Konsumen akan tidak mengetahui kalau bangun usaha itu koperasi karena di depan super market itu memang tidak terpampang tulisan: Toko Koperasi Serba Usaha: -Segalanya ‘Aya’ – seperti jamaknya di Indonesia. Sama seperti jika kita masuk ke jaringan supermarket Matahari, Indomaret atau Hero di Indonesia, standar pelayanan dan kepuasan konsumen dinomer satukan.  Pendidikan Koperasi yang dilakukan oleh Departemen Koperasi terasa sangat kurang atau mungkin ajaran Koperasi sendiri yang diharuskan di campur dengan ‘spirit Indonesia’ malah menjadi kacau, tumpang tindih dan sarat muatan. Penulis yakin dengan pendidikan yang memadai akan terakumulasi pemahaman yang sebenarnya, sehingga lahir manusia koperasi dan manager yang mempunyai cooperative sense, macam pak Niti Soeroso diatas.

Profesor saya disini (red. Universitas Marburg, Germany) dengan lancar dan panjang lebar bercerita dalam kuliah ‘Genossenchaftslehre’ (Studi Ilmu Koperasi) tentang konsep Gotong Royong atau Arisan di Indonesia, dengan pengucapan kata bahasa Indonesia yang fasih, sebagai cikal bakal potensial gerakan Koperasi di Indonesia karena didalamnya terkandung esensi atau nilai demokrasi, self help, tanggung jawab keadilan dan kesetiakawanan.  Bahkan koperasi sendiri dikenal sebagai school of participation.  Dimana pergerakannya dalam pendekatan pembangunan sangat terbuka untuk membentuk kemitraan antara players dan stakeholder, seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat, donatur, LSM atau organisasi internasional. Dalam wacana konsepsi sepertinya Koperasi telah menemukan habitat yang tepat di Indonesia. Tetapi dalam implementasinya sangat jauh. Memang benar Koperasi berangkat dari persepsi demokrasi dan kebersamaan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat sekelilingnya dengan identitas yang dimiliki.  Namun sebagai suatu nilai sejauhmana mampu pertahan dalam keyakinan manusianya?. Hal ini yang masih terbuka untuk diperdebatkan.

Dari sisi manajeman, perbedaan mendasar Koperasi dan perusahaan swasta lebih pada sistemnya. Kalau Koperasi lebih menitikberatkan participative management system, sedangkan perusahaan swasta lebih condong pada eksploitative management system. Kondisi inilah yang terkadang dalam prakteknya saling campur aduk dan sulit dipisahkan. Padahal jelas-jelas bahwa koperasi mempunyai jati diri yang berbeda dengan badan usaha lain. Bung Hatta yakin bahwa koperasi kuat karena cita-cita yang diembannya dan akan menjadi kuat karena prakteknya. Namun kenyataanya malah anomalis dan  terkadang membinggungkan dalam penerapannya. Ibnu Sujono (2000) mengemukan bahwa koperasi Indonesia sering menjadi olokan banyak negara di forum internasional sebagai “corporative”  yaitu gabungan antara korporasi dan koperasi.

Mengembangkan embrional Koperasi

Satu informasi yang cukup memprihatikan dari rekan saya yang kebetulan bergerak di bidang perkoperasian dan sedang studi Doktoran bidang Koperasi di sini, katanya ada cerita yang cukup menarik bahwa pernah ada (dulu), beberapa kepala kantor wilayah (setingkat propinsi) yang harus lengser dari kursinya, karena target KUD Mandiri-nya terlalu kecil.  Bahkan ada kepala kantor departemen koperasi (setingkat kabupaten) di Sumatera yang gantung diri gara-gara didesak memandirikan KUD-KUD di wilayah kerjanya (mudah-mudahan alasan sebenarnya  gantung diri bukan karena KUD Mandiri).

Lebih jauh, saya setuju dengan pendapatnya bahwa kita memang terlalu konservatif dengan performance koperasi di Indonesia.  Kalau ada hal dari koperasi yang menurun, orang-orang di departemen koperasi sepertinya kebakaran jenggot. Pengembangan bentuk-bentuk pooling resources yang sudah ada di Indonesia, seperti gotong royong, tudang sipulung, subak, arisan, dsb. sudah harus digalakkan lagi. Terlebih seiring dengan gema otonomi daerah.  Bentuk-bentuk lokal inilah yang harus dilembagakan, dengan catatan tidak kaku dan tidak perlu seragam-seragaman, tapi case by case.  Lembaga-lembaga lokal ini tidak perlu di-koperasi-koperasi-kan segala, tapi disupport dan difasilitasi oleh pemerintah sehingga mereka bisa juga mempunyai akses ke bank, bahkan ke pasar modal. Why not? Departemen koperasi tidak perlu bubar, karena mereka mempunyai tugas baru membina lembaga-lembaga pooling resources lokal.

Mungkin kita perlu merenungkan pepatah Jerman berikut ini: “Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert”. Kalau penulis terjemahkan bebas kira-kira berbunyi, „Jika tidak bisa menghargai satu Pfennig (pecahan 0,01 DM),  jangan berharap dapat lebih“. Dalam konteks Koperasi, jika tidak mampu menghargai badan usaha Koperasi yang remeh ini jangan harap bisa menggelola perusahaan-perusahaan multi nasional (MNC= Multi National Corporations). Lebih-lebih menghadapi era globalisasi, dimana tersirat erat polah tingkah MNC sebagai bangun usaha kapitalistik yang mencengkram kuat dan berperan besar dalam perputaran perdagangan dan  investasi global. /Marburg, den 22.11.2001

(Tulisan pernah dimuat pada Radar Jember Jawa Pos, Kamis, 6 Desember 2001)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s