Koperasi dan Usaha Mandiri Menyongsong Tantangan Masa Depan

Dalam kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pelaku ekonomi di negara kita yang ‘terpuruk’ eksistensinya adalah koperasi dan usaha kecil mandiri. Menyadari akan kenyataan ini tentunya diperlukan usaha untuk “mengangkat” pelaku ekonomi tersebut sebagai mana yang diamanatkan oleh konstitusi. Mencermati kedua pelaku ekonomi yang terpuruk ini menjadi semakin mendesak jika mengamati dinamika ekonomi bisnis yang sedang terjadi di Indonesia dewasa ini. Catatan kecil ini akan berusaha untuk mencermati kedua masalah yang ada di kedua pelaku ekonomi tersebut.

Koperasi Dalam Struktur Ekonomi Indonesia.

          Pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis tidak dapat terelakkan, begitu pula dengan jaringan informasi manajeman, etika bisnis  dengan segala sepak terjangnya seakan melaju kencang. Dalam struktur ekonomi yang kurang tertata dengan baik berakibat menimbulkan berbagai fonomena-fonomena yang cukup menakjubkan, misalnya berkembangnya bisnis raksasa di tanah air yang kian merajalela;. yang lebih populer dengan istilah konglomerasi. Pelakunya disebut konglomerat. Hal ini menunjukkan suatu perilaku bisnis dimana terdapat pengusaha yang melakukan integrasi vertikal dan horizontal atas produk yang dihasilkan sedimikian rupa, sehingga dalam jangka panjang ia memperoleh penghasilan yang maksimal. Sementara itu pelaku ekonomi lain semisal BUMN dan koperasi seakan tidak pernah terdengar gaungnya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan “Dimana  posisi koperasi dalam struktur ekonomi yang demikian?” Dalam amanat konstitusi Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemamuran orang seorang. Bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Dalam perspektif sejarah perkoperasian mencatat bahwa koperasi adalah suatu ide inovatif yang tubuh dan berkembang pada masa awal Revolusi Industri di Eropa Barat. Ketika itu kekuatan pelaku ekonomi swasta sedang tumbuh dalam suatu sistem kapitalis yang kompetitif. Ide pergerakan koperasi timbul dan berkembang bersamaan dengan gagasan sosialis yang berkehendak  untuk turut campurnya pemerintah dalam urusan sosial yang merupakan dampak negatif dari proses industrialisasi. Kenyataan ini mengakibatkan dualisme dalam perkembangan koperasi itu sendiri. Disatu pihak cenderung untuk mengabaikan fungsi dari pemerintah dan di pihak lain sebaliknya. Hal ini tidak luput dari perkembangan koperasi di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan juga telah mengandung dua unsur yang salah satunya  telah  tercampuri pola laku tradisi berdasarkan insiatif pemerintah, setidak tidaknya keterlibatan pejabat pemerintah. Sedangkan pada sisi lain koperasi dianggap merupakan ide inovasi dari bawah  yang berdasarkan pada kesadaran dam bersifat voluntir (sukarela). Kenyataan-kenyataan ini rupanya membawa konsekuensi yang sangat mengakar dalam kondisi kekinian.

        Selama ini konsep  koperasi seakan dibingkai dalam suatu pengertian yang sakral yaitu sebagai soko gurunya perekonomian nasional. Namun demikian dinamika koperasi sendiri seakan masih jalan ditempat. Indikator makro yang lazim digunakan dalam menilai perkembangan koperasi adalah lebih banyak bersifat fisik kuantitaitf seperti jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha. Namun bila kita mencermati dinamika koperasi di Indonesia ada beberapa kendala yang patut menjadi catatan kritis. Antara lain, sebagian besar koperasi  di Indonesia masih disibukkan dengan problematika internal. Jika ditarik lebih dalam lagi akan condong pada manajemen yang kurang tertata rapi. Mengapa demikian? Pertanyaan ini akan mengakar pada permasalahan belum profesionalnya sumber daya manusia. Hal ini dapatlah dipahami bagaimana tidak, dengan kondisi perkonomian yang semakin menglobal tuntutan untuk bersikap profesional tidak dapat  ditawar. Koperasi tidak dapat dijalankan dengan manajeman tradisional. Diperlukan kiat bisnis, manajeman permodalan, tehnologi dan sejenisnya yang ditangani oleh manusia-manusia yang profesional. Sebagai faktor penghambat pertama atau faktor internal

          Faktor penghambat kedua adalah faktor ekternal: sepak terjang  koperasi tidak dapat dielakkan dari pelaku ekonomi yang lain yaitu BUMN dan Swasta. Kenyataan ini menimbulkan problematika yang bersifat struktural dan makro. Hal ini merujuk pada pengertian koperasi sebagai organisai ekonomi yang berwatak sosial dan berbasis pada masyarakat otonom. Lebih jauh jika kita kaitkan dengan kenyataan yang ada sangat bertolak belakang. Disini kita harus membedakan pengertian koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah dan alat pemerintah. Untuk pengertian yang pertama jelas sebagai alat kebijakan pemerintah koperasi dituntut untuk mandiri, otonom dan koperasi diharapkan menjadi lembaga yang demokratis. Dalam hal ini modal merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjaga kemandirian koperasi. Apabila kita lihat sebagai suatu badan usaha koperasi haruslah menyandarkan modalnya pada dua sumber utama yaitu pertama dari partisipasi para anggotanya sendiri sebagai ekspresi  dari sikap mandiri dan self -help.  Kedua adalah adanya modal sosial koperasi yang terdiri dari cadangan-cadangan kekayaan koperasi yang lain.

          Namun jika koperasi dipandang sebagai alat pemerintah, koperasi tidak perlu dituntut untuk madiri, berkompentisi dengan dan usaha lain. Konsep ini menunjukkan koperasi tidak perlu berswadaya untuk memproleh modal maupun fasilitas lain untuk memajukan perusahaan, karena kesemuanya haruslah telah diusahakan dan disediakan oleh pemerintah.

          Dari kedua kendala pokok dalam dinamika koperasi di Indonesia yaitu faktor internal  dan eksternal perlu dicarikan solusinya. Menyadari  akan hal tersebut diperlukan solusi yang dapat menjadikan koperasi berpotensi riel mengikuti gerak arus kemajuan pembangunan di bidang ekonomi. Berbicara mengenai peluang, sebenarnya cukup besar dan koperasi memiliki daya tumbuh yang cukup besar, khususnya bila koperasi mampu menjangkau kegiatan yang semakin bersaing. Sebagai badan usaha hendaknya koperasi dilepas untuk bergerak bersama dinamika ekonomi yang ada. Kompetisi akan membuat koperasi tumbuh dengan sehat. Namun demikian ada prasyarat yang harus ditaati sekalian sebagai solusi yang ditawarkan pada perbincangan kali ini adalah:

  1. Berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sudah ada, kita harus lebih cermat meletakkan arti koperasi dalam sumbangannya terhadap perekonomian nasional. Dalam arti bahwa diperlukan kebijakan yang tepat untuk memposisikan koperasi dalam konteks sektoral maupun hubungan individu pelaku ekonomi dalam kegiatan yang sebenarnya terbuka untuk dikerjakan atau tidak bagi koperasi. Salah satu gambaran yang dapat dikemukan adalah melihat peran koperasi tersebut dengan melihat keterkaitan sektor koperasi dengan sektor lain, baik ke depan maupun kebelakang.
  2. Kondisi perekonomian yang menjurus pada kompetisi yang tinggi memungkinkan pergerakan pelaku bisnis menjurus diluar aturan main yang Tidak dapat dipungkiri sinyalemen banyaknya badan usaha diluar koperasi yang mendapat privelege dari kekuasaan, menimbulkan ruang gerak badan usaha lain menjadi sempit. Hal dimungkinkan karena oknum kekuasaan sendiri menginginkan reward dalam bentuk rente ekonomi dari badan usaha diluar koperasi yang dibantunya. Sinyalemen ini harus terus dikikis dengan berupaya untuk memberi ruang gerak yang seimbang bagi koperasi untuk berkiprah dalam bentuk regulasi usaha yang mendapat persetujuan ketiga pelaku ekonomi yang ada di Indonesia.
  3. Kendala internal patut menjadi catatan tersediri meskipun hal ini terkait dengan kondisi perekonomian makro. Peningkatan manajeman sumber daya manusia patut digaris bawahi, meningkatkan profesionalisme tidak dapat ditawar lagi. Hal ini dapat didekati dengan pendidikan dan pelatihan menajemen yang intensif dan terarah.
  4. Pada aktivitas ekonomi  yang semakin kompetitif dan menglobal koperasi yang diyakini memiliki jiwa yang “agak berbeda” dengan badan usaha lain hendaknya secara lebih ketat mengalang kesetiaan anggota pada koperasinya. Oleh karena itu prasyarat yang juga harus dipahami adalah meningkatkan dan mengerakkan partisipasi dan kesetiaan anggotanya untuk dapat  bertahan hidup dalam perekonomian yang makin berkembang.

          Dari pembahasan diatas jelas bahwa masalah yang dihadapi dalam mewujudkan tata  baru sektor perkoperasian menyangkut masalah kendala internal dan ekternal. Sedangkan kedua kendala tersebut tidak lain bersumber pada faktor pokok yaitu manusia pengelolanya sendiri. Dari segi usaha meskipun sumbangan sektor ini masih merupakan bagian terkecil dalam perekonomian bila dibandingkan dengan kedua bangun usaha yang lain, tetapi trend yang terjadi selama ini cukup memberikan harapan. Oleh karenanya, dimasa depan persoalan kelambagaan dan peranan sumber daya pengelola koperasi harus mendapat perhatian yang lebih seksama. Suatu kerja sama dengan sektor-sektor perekonomian lain dapat terbina  dengan baik, apabila koperasi juga berhasil mengikuti aturan main yang tumbuh dalam era globalisasi ekonomi  dewasa ini. Campur tangan pemerintah nampaknya masih diperlukan meskipun cukup secara wajar dan tidak terlau dominan. Hal ini dimaksudkan agar pemupukan modal tidak hanya terjadi dalam tangan badan usaha tertentu.

Usaha Mandiri: Masalah dan Tantangan

Selain permasalahan koperasi, fonomena menarik yang dapat dicermati dari perekonomian Indonesia yang dipacu untuk terus tumbuh dan berkembang adalah fonomena kewirausahaan . Konsep kewirausahan sendiri dimiliki banyak dimensi yang melatar belakanginya . Permasalahan kewirausahaan sendiri muncul kepermukaan lebih disebabkan karena tidak terjadinya keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Sinyalemen ini meningkat sejalan dengan semakin banyaknya pengangguran disektor terdidik. Kenyataan ini menimbulkan perdebatan perlunya pengalakan jiwa kewirausahaan mencuat kepermukaan. Pro kontra tentang konsep apa yang tepat dikembangkan dalam sistem dan struktur ekonomi Indonesia sekarang ini menjadi populer di masyarakat. Namun jika kita cermati secara substansial yang perlu kita sadari bersama bahwa banyak permasalahan yang cenderung berpusat pada masalah permodalan dan birokasi. Hal ini menjadikan kurang terfokusnya pada pemecahan pemasalahan. Dalan wacana teori ekonomi konsep kewirausahaan mengarah pada konsep inovatif yang terlahir dari pribadi-pribadi yang menghasilkan atau menerapkan kombinasi-kombinasi baru sumber-sumber produktif untuk kegiatan-kegiatan produktif.

 Adalah Scumpeter yang untuk pertama kalinya memperkenalkan konsepsi kewirausahaan atau entrepreunership, ia berpendapat bahwa motor pengerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para wiraswasta atau inovator atau entrepreuner. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterangkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreuner tersebut. Namun demikian dalam pemahaman yang lebih umum konsep kewirausahaan cenderung mengarah pada jiwa mandiri dari individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktive yang pada akhirnya mampu untuk mencukupi hajat hidupnya. Dari dimensi yang demikian timbul berbagai pemahanan mengenai konsepsi kewirausahaan tersebut.

      Banyak masalah dan tantangan yang dihadapi dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di Indonesia, antara lain: pertama, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam menghidupkan jiwa kewirausahaan adalah kurang terkondisinya iklim dimasyarakat. Dalam arti bahwa masyarakat lebih cenderung untuk menjadi karyawan atau pekerja yang secara reguler mendapat kompensasi atas jasa yang diberikan pada perusahaan tertentu. Padahal konsep kewirausahaan  mengarah pada jiwa yang mandiri. Dalam hal ini ada kesamaan dengan konsepsi koperasi.

Masalah dan tantangan kedua adalah secara subtansial kewirausahaan lebih mengarah pada pendidikan watak dasar sejak dini hingga dewasa, yang dapat dilatih, melalui pendidikan formal maupun informal. Kenyataan yang ada pendidikan di Indonesia tidak melakukan pendidikan dan pengajaran kearah kewirausahaan.

          Sedangkan tantangan ketiga lebih mengarah pada hal yang bersifat makro, yaitu untuk  menumbuhkan jiwa kewirausahaan diperlukan wadah atau ruang gerak bagi pelaku-pelakunya. Ruang gerak tersebut dapat bersifat regulasi atau atauran main yang jelas. Kewirausahaan dapat disamakan dengan industri kecil, sebagai indstri yang baru lahir diperlukan  perlakuan yang protektif. Dengan harapan  dapat  tumbuh dan berkembang dengan wajar dan besar.

       Tantangan yang keempat yang sering menjadi kontrovesi adalah masalah permodalan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Diperlukan lembaga keuangan yang mampu menampung segala permasalahan permodalan dari  usaha mandiri yang baru berkembang. Lembaga tersebut jelas harus paham tentang sepak terjang usaha mandiri yang notabenenya sangat riskan dan volatile terhadap persaingan yang tajam. Untuk itu kerjasama dengan lembaga perbankan atau modal ventura sangat berarti dalam perkembangan usaha mandiri di Indonesia.

Penutup

      Perbincangan masalah koperasi dan  usaha mandiri merupakan tema yang tepat karena kedua hal tersebut  menjadi issue of the day  tiap tahunnya.  Pembangunan  koperasi dan usaha mandiri diharapkan  mampu membawa perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia dan diharapkan  dapat  mendorong terwujudnya struktur ekonomi yang semakin berimbang  antara pelaku ekonomi besar dan kecil. Diperlukan political will yang semakin besar kearah perubahan struktur ekonomi yang  mapan.  Dengan begitu  terjadi bisnis deepening yang membawa kondisi yang lebih baik.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s