Mencari Relevansi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan

Sebagai wacana ilmiah ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan belum kering dari pemikiran banyak ilmuwan sosial Indonesia terutama ekonom. Hal ini sangat beralasan seiring dengan keterpurukan ekonomi Indonesia, memperlukan diskusi lanjutan yang komprehensip mencari jalan keluar dari krisis multi dimensi ini. Tulisan berikut ini sebenarnya merupakan pemikiran-pemikiran spontan penulis yang  muncul dalam e-diskusi pada mailing list  ICSCI[1] yang sedang membahas mengenai Ekonomi Kerakyatan.

Ekonomi Pancasila-Ekonomi Kerakyatan: dimana relevansinya?

Debat Ekonomi Pancasila memiliki ‘waktu’ yang berbeda dengan Ekonomi Kerakyatan  meskipun ‘ruangnya’ sama yaitu Indonesia. Perbedaan yang mencolok menurut saya lebih pada kecenderungan bahwa jika konsepsi ekonomi Pancasila dicari ‘jati dirinya’ dan diberi ‘label’ sebagai upaya untuk melakukan ‘bargaining power’ dalam debat wacana peletakan sistem ekonomi Indonesia yang Pancasila tersebut yaitu antara dua sistem ekonomi dunia ektrem. Artinya pada saat itu berkembang dua kekuatan ekonomi yang besar yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi Pancasila yang diperdebatkan dalam wacana ini lebih pada upaya ‘menyusun’ tiga aliran besar, kalau digambarkan kira-kira seperti segitiga, yang tiap ujung sudutnya adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Pancasila. (hal ini banyak terdapat dalam buku teks Ekonomi Indonesia untuk mahasiswa) Meskipun saya cenderung pada pemikiran bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh negara adalah seperti pendulum yang dapat ke arah sistem kapitalis atau pada arah sistem sosialis. Yang dimana derajatnya tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara masing-masing. Itu dulu sebelum sistem sosialis runtuh, sekarang konstelasi ekonomi, sosial dan politik sudah berubah. Dengan runtuhnya dominasi sistem sosial  (komunis) memunculkan   banyaknya Übergangländern (countries in transition) yang juga sedang mencari sistem ekonomi ideal bagi bangsanya.

Dalam wacana sistem ekonomi terkini, salah satu ekonom Jepang, Naniwada (1990) mengatakan, sekarang dunia telah terjadi pergeseran yaitu ekonomi pasar yang merupakan ciri dari sistem kapitalistik menuju sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis menyesesuaikan diri terhadap perubahan dunia yang ada menuju sistem kapitalisme. Namun demikian sistem kapitalisme sendiri juga terjadi paradigma ke arah sistem sosialisme.  Allelonomy, begitu Naniwada menyebut (dari bahasa Yunani: allelon=saling tergantung; nomos=aturan), dimana pergeseran mainstream sistem ekonomi besar menuju satu arah yang mengakibatkan mix economic. Disinilah pranata pasar dan pemerintah saling berperan besar.

Dilain pihak berkembang pula dalam 3-4 tahun terakhir,  Ekonomi Kerakyatan yang dicari konsepnya oleh bangsa Indonesia serupa dengan upaya Keynes dahulu dalam mencari ‘resep pemulihan ekonomi’ dengan berdasarkan perubahan mendasar pada tataran praxis. Jelasnya karena krisis ekonomi dan bahkan multi dimensi yang tidak kunjung berhenti. Artinya ‘pemicu’ debat agak bebeda dengan dengan debat ekonomi Pancasila. Kondisi kini  adalah terlihat adanya dominasi ekonomi kapitalis/liberal, sebagai wacana tunggal dalam sistem ekonomi dan dipercepat oleh globalisasi ekonomi yang memperkokoh sistem ekonomi tsb: melalui menguritanya MNC (multi national company). Namun sebenarnya dalam kenyataannya ekonomi kapitalis juga mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dalam tataran praxis, isyarat Naniwada tersebut dapat kita lihat, jika kita melihat secara komprehensif. Ekonomi tidak berdiri sendiri, ia selalu bersinggungan dengan wilayah non ekonomi, seperti perilaku masyarakat melalui banyak aspek Yang kita lihat sistem kapitalisme itu sendiri secara ‘sadar’ atau ‘tidak sadar’ mengadopsi elemen-elemen konstruktif dari paham yang dianut oleh sistem ekonomi sosialisme. Dan demikian pula sebaliknya, sehingga seperti ada konvergensi didalam gerakannya.

Sistem ekonomi yang dianut negara Federal Jerman adalah salah satu contoh  keberhasilan sinyalemen diatas. Jerman berhasil menerapkan ekonomi pasar sosial. Mirip apa yang ingin dicari oleh bangsa Indonesia dengan Ekonomi Pancasilanya (atau ekonomi kerakyatan kalo sekarang). Dengan begitu apa yang ingin diharap dari Ekonomi Pancasila sendiri, penulis berpendapat bahwa hal ini tidak jauh dari ekonomi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konsepsi seperti yang dijabarkan oleh Prof. Mubyarto tsb. Jargon ini tentunya sangat beralasan sepanjang demokrasi yang dibangun adalah demokrasi sosial Indonesia. Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Pancasila, ada persamaan yang tidak dapat di pisahkan. Argumentasi yang banyak muncul adalah bahwa Ekonomi Kerakyatan adalah berpijak pada Pancasila, sehingga hal inilah korelasinya tidak dapat dipisahkan Bahkan Prof. Mubyarto mengatakan Ekonomi Kerakayatan  adalah bagian dari Ekonomi Pancasila.

Melihat kecenderungan diatas maka sistem ekonomi yang cocok dianut oleh Indonesia adalah diarahkan pada paham ‘market socialism’,  yang terus berkembang dalam kerangka pengertian pasar sosial karena tuntutan jaman. Terlepas di Indonesia dilabeli Ekonomi Kerakyatan, atau Ekonomi Pancasila, itu tidak menjadi masalah (memang banyak orang akan menjadi masalah?). Menurut saya sekedar memberi justifikasi bahwa sistem ekonomi yang dianut Indonesia lebih pada memperhatikan perilaku sosial ekonomi manusia Indonesia dalam menerjemahkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada dengan pemenuhan kebutuhannya. Tentunya, hal ini terkait banyak, ini tidak saja hanya memperhatikan ekonomi sebagai ‘ilmu’ yang mengatur pemenuhan kebutuhan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan ekonomi dalam konteks sempit didalam negeri saja, tetapi justru harus mampu menciptakan welfare state yang juga mengindahkan dinamika ekonomi dunia yang sedang terjadi.

Ekonomi Kerakyatan lebih pada semangat dan kesadaran atas keadaan yang sedang terjadi. Kata ‘rakyat ‘ merupakan representasi konsepsi politis, sehingga ‘benar’ kecenderungan diarahkan pada rakyat kebanyakan (common people). Atau mungkin lebih jelasnya bukan penduduk yang masuk wilayah administratif. Dengan begitu yang ingin ‘diraih’ adalah rakyat menjadi subyek kegiatan ekonomi, melalui apa yang disebut kebijakan atau strategi memperkuat ekonomi rakyat. Meskipun rakyat tidak kebanyakan pun harus menjadi ‘perhatian’.

Mengenai ekonomi pasar yang harus ditolak atau tidak, saya pikir harus dimaknai secara ‘arif’, dalam arti bahwa ekonomi pasar berangkat dari rasionalitas, dimana nilai dari standarisasi rasionalitas itu berujud yang namanya ‘harga’ dari hasil transaksi ekonomi, ada tawar menawar. Disini yang menjadi problem adalah ketika rasionalitas dijadikan ukuran tapi tidak mengindahkan moral (etika, hukum…. etc). Namun jika kita menurut kebelakang, sebenarnya adalah Adam Smith yang pertama kali memperkenalkan bagaimana ilmu ekonomi bergulir, meskipun beliau lebih dikenal sebagai filosof ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari karya-karya yang muncul sebelum Wealth of Nations (1776), yang terkenal itu.Theory of Moral Statements (1759) adalah karya yang mendahului sebagai fondasi ilmu ekonomi, yang dengan jelas berpijak pada suatu moral science yang disusun dan dikembangkan untuk peka kepada masalah keadilan khususnya “keadilan sosial”. Bahkan Smith mengatakan bahwa human conduct diaktualisasikan dalam 6 motiv yaitu: self-love, sympathy, the desire to be free, sense of propriety, a habit of labor, and the propensity to barter and exchange one thing for another. Ahli-ahli ekonomi yang menganut pandangan Adam Smith ini kemudian dikenal dengan kelompok Klasik. Tapi gara-gara krisis juga ternyata teori Adam Smith ini mengalami revisi. Depresi besar tahun 1930-an yang melanda dunia melahirkan ekonom baru yaitu J.M. Keynes dengan bukunya General Theory of Employment, Interest and Money yang kemudian menjadi dasar perkembangan teori ekonomi makro. Jika kelompok Klasik mendasarkan pada bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok Keynesian menganggap perlu campur tangan dalam kegiatan perekonomian

Lebih jauh menjabarkan pemikiran Keynes ini, peranan negara digunakan memaksa mekanisme pasar untuk bekerja secara efektif. Intervensi negara harus dilihat dari efektifitasnya. Diasumsikan bahwa dalam keadaan imencari bentuk, pemerintah wajib melakukan intervensi pada swasta, khususnya dalam menyediakan infrastuktur. Dan sebaliknya pada saat swasta telah mampu mandiri maka negara dengan kesadarannya harus melepas kaitannya dengan swasta. Tentu saja setelah biaya tetap rata-rata turun berbarengan dengan biaya marjinal privat yang sepadan dengan keinginaan membayar dari masyarakat maka negara harus segera mengurangi campur tangannya atau bahkan menghentikannya. Fungsi negara hanya sebagai fasilitator saja. Namun peranan yang tidak utuh dan berlebihan oleh negara, ternyata memaksakan unsur politik masuk dalam unsur pasar. Yang terjadi adalah tidak pernah ada pasar yang sebenarnya. Lihat saja masih rancunya dominasi ekonomi dunia dengan kutub-kutub ekonomi yang ada.

Catatan Akhir

Sepertinya tidaklah cukup mendiskusikan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan yang ditunggu-tunggu merupakan formular instan yang mampu mengerakkan ekonomi rakyat menuju kemakmuran. Semua berpulang kepada manusia dan konsistensinya. Baik pengambil keputusan maupun bukan. Pertanyaan yang harus dikedepankan kembali adalah mengapa sampai timbul krisis ekonomi sedemikian rupa, banyak argumensi yang dapat dikembangkan, dan mengapa ilmu ekonomi tergagap-gagap dalam menangkap isyarat penyelesaiannya. Kalau kita mau jujur, ekonomi sebagai ‘ilmu’ terjerembab pada pemahaman yang sangat sempit, ia membuat spesialisasi yang sangat rigit, dan begitu easy going  terhadap disiplin ilmu lain. Sebagai contoh selama ini banyak ekonom yang bergelut di wilayah   kelembagaan pasar (market institution) dan tidak peka terhadap perkembangan dunia luar yaitu kelembagaan non pasar (non market institution). Kaitanya dengan krisis ekonomi adalah begitu terjadi maka layaknya benang kusut yang sulit dicari akar permasalahannya. /Marburg Juli 2002

[1] ICSCI adalah singkatan dari Institute for Comprehensive Studies on Community Issues merupakan  institute maya via ,ailing list yang merupakan wahana untuk berdiskusi tentang masalah kemasyarakatan dengan motto menempatkan ide-ide yang berserakan di masyarakat menjadi wacana bersama bagi kebaikan bangsa”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s