Mencari Format Ekonomi Indonesia Baru

Perekonomian Indonesia dewasa ini sedang diharu biru oleh krisis ekonomi yang terjadi. Krisis ekonomi Indonesia yang dimulai sejak pertengahan 1997 hingga kini belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Serangan spekulan asing yang berangkat dari Thailand merupakan penyebab krisis moneter di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini ditandai dengan adanya daya dispersi tinggi hingga hampir mempurukan ekonomi negara-negara ASEAN dan bahkan negara kuat Asia sekalipun. Nampaknya krisis moneter di Asia ini berlaku menurut teori efek domino (domino effect).

          Sekilas krisis yang terjadi sangatlah sederhana, hanya berasal dari krisis pada valuta asing. Namun ternyata tidaklah sesederhana yang dibayangkan sebelumnya. Bagi perekonomian Indonesia, kondisi ini menyebabkan tercabutnya sumbat dari sejumlah krisis-krisis lainnya. Proses kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi/perdagangan dan konsumsi barang dan jasa mengalami gangguan yang serius. Bahkan hingga diluar batas masalah ekonomi (beyond of the economics problems).

Berawal dari adanya keyakinan bahwa fondasi ekonomi (economic fundamentals) Indonesia yang kuat,  bahkan  Bank  Dunia   memuji-muji  Indonesia sebagai negara dengan perekonomiannya yang “ajaib” (miraculous). Kini menjadi tanda tanya besar, apakah  keajaiban  yang terjadi itu merupakan “keajaiban fatamorgana” yang penuh “misteri”? Apakah fondasi ekonomi yang berupa angka-angka  yang terkesan signifikan dari magnitude ekonomi itu tidak lagi berbunyi? Berangkat dari krisis ekonomi ini, yang menjadi pertanyaan besar adalah adakah keajaiban lahir kembali dalam wujud yang senyatanya dalam perekonomian Indonesia? Langkah mendasar apa yang perlu dilakukan dalam era reformasi untuk keluar dari krisis ekonomi ini? Kilas balik perekonomian Indonesia akan dicoba disajikan sebagai bahan referensi mencermati kemungkinan lahirnya ekonomi Indonesia baru dalam format yang baru. Mungkinkah? Barangkali kita dapat berkaca pada pengalaman negara Mexico dalam mengatasi krisis pada tahun 1994.  Presiden Mexico Ernesto Zedillo dengan serius mengatakan: “You have to bite the bullet immediately. You cannot fool around, not even for a few weeks”. Pemerintah Thailand dan Korea Selatan dipandang sudah melakukan tindakan yang benar untuk keluar dari krisis, namun tidak demikian untuk Indonesia (Asiaweek, May, 1, 1998). Untuk itu tulisan ini mencoba dan mengajak menyamakan “mimpi” kita untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan secara rasional dan transparan yang disajikan dalam bentuk ilmiah populer dilihat dari sudut pandang ekonomi.

 

Kilas Balik Ekonomi Indonesia: Strategi Pembangunan Ekonomi dan Peran Pemerintah

          Strategi Pembangunan Ekonomi. Perkembangan perekonomian dan pasar keuangan suatu negara pada perekonomian dunia yang semakin terintegrasi ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi dan keuangan global. Demikian pula dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Terpuruknya ekonomi Indonesia menjadikan konsepsi “strategi ekonomi Indonesia” semakin menjadi perdebatan ulang yang semakin menarik untuk dicermati. Ekonomi Indonesia yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian negara-negara dunia memberikan kisah sukses yang penuh “misteri”. Growth Oriented Development memang terbukti mampu menjadi pemicu meningkatnya trend pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian juga membawa banyak penyakit dalam tatanan ekonomi  dan masyarakat. Praktek kolusi, korupsi dan  nepotisme (KKN) tumbuh begitu rupa mewarnai proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Rent seeking behavior dan mark-up atas proyek-proyek pembangunan menjadi kebiasaan yang dilumrahkan. Kondisi ini memunculkan fenomena high cost economic yang mengakibatkan inefisiensi ekonomi.

          Bila dicermati manajemen makro ekonomi di era Orde Baru khususnya dibidang keuangan (financial sector) ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Timbulnya incentif problems pada pasar keuangan di Indonesia kian menjadi-jadi, baik berupa moral hazard maupun misrepesentation. Secara historis penerapan financial repression yang diterapkan oleh sebagian negara berkembang mulai ditinggalkan sejak  dua dekade terakhir. Intinya pemerintah negara sedang berkembang mulai mengadopsi financial liberalization dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Teori liberalisasi keuangan, yang secara khusus dikembangkan oleh  Mc.Kinnon dan Shaw diterapkan sebagai teori “standar“ dan mempengaruhi  semua negara sedang berkembang umumnya (Okuda, 1990; Fry, 1995). Aspek-aspek kunci yang mendorong  penerapan reformasi keuangan oleh sebagian besar negara berkembang adalah: pertama, mendorong perubahan pasar yang berorientasi ke pengalokasian kredit  melalui kemudahan dan kebebasan dalam portofolio requirements, program kredit langsung  dan pagu tingkat bunga (Caprio, 1992). Kedua, meningkatkan sistem kontrol moneter, memobilisasi dan mengalokasi tabungan domestik (Villanueva, 1988; Kuncoro, 1993). Keinginan untuk memperoleh tandem goals/objectives dari kebijakan keuangan di Indonesia dengan meliberalisasikan sektor finansial ternyata sia-sia. Paket-paket deregulasi moneter yang diintrodusir dengan awalan paket Juni 1983 dilanjutkan dengan paket monumental Pakto 88 di bidang perbankan ternyata tidak berumur panjang. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia justru lebih disebabkan oleh krisis likuiditas perbankan. Menjamurnya bank-bank di tanah air merupakan akibat diberlakukan Pakto 88 tersebut memang menandakan Indonesia memasuki era liberalisasi finansial (finansial liberalization). Kondisi ini terlihat dengan derajat monetisasi yang terus meninggi (monetized) atau mengalami pendalaman finansial (financial deepening). Namun celaka justru kondisi ini mengakibatkan adanya kontraproduktif dan komplikasi terhadap perekonomian Indonesia. Kesan yang muncul di pasar keuangan khususnya perbankan adalah kurang prefesional dalam menggelola industri perbankan. Meminjam istilah Prof. Anwar Nasution (1990) bahwa bisnis perbankan ditanah air tidak ubahnya seperti bisnis warteg (warung tegal). Ironis! Jumlah bank yang sangat besar akibat Pakto 88 tersebut melahirkan industri perbankan yang tidak efisien. Kondisi ini memunculkan struktur pasar keuangan yang oligopolistis.

Sedangkan di sisi sektor riil masih jauh dari harapan. Sektor riil atau sektor industri tidak bedanya “boneka mainan” pihak-pihak tertentu saja. Kebijakan sektor riil yang dikeluarkan terkesan sangat memihak pada vested interest tertentu saja. Hal ini bisa dicermati dari deregulasi sektor otomotif (national car), BPPC, beberapa deregulasi tata niaga yang justru makin menjauh dari upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Konglomerasi merajalela sebagai buah dari kebijakan ekonomi itu sendiri. Munculnya perilaku perburuan rente ekonomi (rent seeking behavior)  ini seperti menemukan momentumnya. Kondisi ini begitu mengkristal dalam perekonomian Indonesia sehingga memunculkan distorsi pasar pada hampir semua sektor. Untuk sekedar mengingatkan bahwa perilaku rent seeking dapat didefinisikan sebagai “firm or individuals influencing goverment policy to increase their own welfare” (Nicholson, 1990). Distorsi itu sendiri, muncul karena tarikan-tarikan yang kuat dalam berbagai kepentingan, baik karena impuls ekonomi maupun non ekonomi (Prasetiantono, 1998). Karya Richard Robinson (1986) dan Yoshihara Kunio (1988) mengenai munculnya kapitalisme semu memberikan referensi yang memadai betapa perilaku tersebut merupakan salah satu faktor kritis yang merongrong efisiensi perekonomian nasional. In-efisiensi yang signifikan dibanyak sektor ini, terjadi karena tingginya biaya operasi usaha, distribusi dan rendahnya iklim kompetisi. Masalah mendasar dari sektor industri adalah secara tidak langsung dan tidak sadar bahwa regulasi pemerintah dibidang industri ternyata memunculkan fenomena foot-loose industry dan banyaknya sun-set industry. Tentunya hal ini sangat sulit dijadikan tumpuan stabilitas ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan sistem distribusi output industri yang diberlakukan. Sistem distribusi di Indonesia tidak sepenuhnya memiliki fungsi-fungsi sebagaimana layaknya sistem distribusi, dimana kelihatan tersumbat (clogged) dan tersegmentasi atas pasar regional serta tipe barang dan jasa (Xie and Kops, 1995, Abimanyu, 1996). Selain hal diatas kebijakan sektor industri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan seperti yang direkomendasikan oleh Pradiptyo (1995), ia  menemukan bahwa kebijakan pemerintah di bidang industri dan perdagangan internasional ternyata tidak mendukung kinerja daya saing industri/produk Indonesia. Terdapat kecenderungan stagnasi dalam kinerja komoditas/industri Indonesia. Kondisi yang menyedihkan adalah bahwa lebih dari 80% komoditas Indonesia tidak layak untuk bersaing di pasar Internasional, terlebih lagi dalam kondisi liberalisasi perdagangan dunia.

Cara pemerintah melakukan deregulasi, yang bertahap dengan urutan (sequencing) yang berbeda dengan saran beberapa ahli teori ekonomi telah menimbulkan komplikasi sendiri. Deregulasi yang dilakukan secara bertahap menimbulkan resistensi dari kelompok (pengusaha dan birokrasi) yang dirugikan untuk memperlambat proses deregulasi sehingga membuatnya menjadi mundur maju (Nasution, 1995). Hal ini dipertegas oleh pendapat Azis (1996) menurutnya urutan tahapan yang dipilih oleh pemerintah memang bukan urutan yang terbaik, bahkan bertentangan dengan hipotesis yang umum muncul dalam buku teks  ekonomi yaitu bahwa stabilisasi harus mendahului program penyesuaian struktural, reformasi perdagangan harus mendahului reformasi keuangan dan baru setelah semuanya diterapkan neraca modal dapat dibuka (Iswardono, 1996).

Peran Pemerintah. Dalam kurun waktu 32 tahun Orde Baru yang paling menonjol adalah besarnya peran pemerintah dalam mewarnai aktivitas ekonomi. Pada dasarnya campur tangan pemerintah tidak selamanya berakibat negatif pada perekonomian masyarakat. Campur tangan dan regulasi pemerintah dapat dibenarkan apabila ada alasan-alasan berikut ini (Kahn, 1989):

  1. Apabila intervensi dan regulasi pemerintah tersebut menyangkut industri yang tidak saja memiliki skala ekonomi yang besar, tetapi juga memiliki keterkaitan luas pada industri hilir yang lainnya. Dengan kata lain industri tersebut adalah industri yang merupakan infrastruktur bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Industri ini dikenal dengan industri strategis.
  2. Regulasi dilakukan untuk melindungi industri natural monopoly yang hanya bisa beroperasi dalam keadaan “tidak merugi” apabila hanya terdapat “supplier tunggal” didalam perekonomian. Dalam hal ini regulasi dimaksudkan untuk mengusahakan harga yang lebih rendah dan melindungi kepentingan umum.
  3. Apabila karena satu dan lain hal, “persaingan pasar” tidak berjalan seperti seharusnya.

          Namun bagaimana kenyataannya? Ekonomi Indonesia yang dalam konsep idealnya begitu “mengharamkan” monopoli, free fight liberalism dan etatisme dengan pemerintah sebagai penjaga gawang, ternyata masih jauh dari ideal. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang setiap tahun selalu mengalami updating jelas-jelas menolak ketiga hal tersebut diatas. Konsep diatas secara implisit ingin mengetengahkan peran pemerintah yang ideal dalam ekonomi suatu negara yang bernama Indonesia. Masih ingat dalam benak kita bagaimana peran pemerintah dalam imperium bisnis ASTRA.  Dimana pemerintah memaksakan Bob Hasan dan AR Ramly untuk masuk, padahal tidak mempunyai pengalaman yang “memadai dan berarti”. Beruntung ASTRA masih mampu untuk doing business dan making profit. Kenyataan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah begitu besar dalam perputaran bisnis/ekonomi ditanah air. Apakah salah? Sulit untuk menjawab. Doktrin natural law and natural liberty (laissez fair) yang merupakan dasar bagi berkembangnya teori neoklasik itu pada dasarnya memberikan prasyarat bagi sistem ekonomi suatu bangsa, tentang adanya pembatasan peran pemerintah didalam perekonomian. Adam Smith mengetengahkan bahwa “natural law implied a restriction of the function of goverment, in the interest of the liberty of the individual” (Karseno,1997) Kondisi ini menegaskan bahwa seolah-olah pemerintah dimasa lalu dipandang sebagai “musuh” dari pada sebagai “kawan”  didalam perekonomian suatu negara.

Dengan begitu jelas bahwa di era-reformasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam campur tangan terhadap perekonomian dalam negeri lebih ditekankan pada sisi kualitas peran pemerintah itu sendiri. Manifestasi dari pernyataan ini adalah pemerintah harus mendukung terciptanya mekanisme pasar secara wajar dan bukan tambah menghambat inisiatif pasar. Jargon-jargon pemerintah yang lebih mengandalkan proses stabilisasi hendaknya dirubah menjadi peran pemerintah yang mampu menjamin bekerjanya mekanisme pasar itu sendiri. Konsekuensi dari peran pemerintah ini diharapkan akan direspon positif oleh  pelaku pasar baik dalam negeri dan luar negeri.

          Akibat dari akumulasi kesalahan dalam strategi pembangunan ekonomi dengan paket-paket kebijakan (baca: deregulasi) yang dintrodusir serta peran pemerintah yang begitu kuat mengakibatkan krisis pada valuta asing yang sebenarnya sangat sederhana ternyata membuka sumbat dari semua krisis-krisis yang terjadi di tanah air. Krisis valuta asing ini merembet menjadi krisis dengan dimensi yang meluas, mulai krisis likuiditas perbankan sampai ke krisis kepercayaan pada pemerintah.

Mencari Format Ekonomi Indonesia Baru: Perlukah?

          Dari paparan diatas seakan kita disadarkan pada kenyataan bahwa ekonomi Indonesia kembali ketitik awal. Meskipun diyakini bahwa krisis ekonomi ini pasti berlalu. Masalahnya adalah kapan berlalunya? Krisis ekonomi ini membuat Indonesia kembali menjadi negara miskin. Pertumbuhan ekonomi meluncur kebawah, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) kian membengkak, keluarga pra sejahtera meningkat. Fenomena ini yang kian tampak pada ekonomi Indonesia. Menghadapi  ‘potret‘ hidup ekonomi  yang demikian, kiranya perlu diajukan pertanyaan awam dan mendasar yaitu perlukan kita mencari format ekonomi Indonesia baru? Apakah kita masih berayun-ayun pada pendulum yang sama dengan geseran kekanan terpatok pada ekonomi kapitalis dan kekiri pada ekonomi sosialis?  Tetapi yang jelas pendulum ekonomi kita tidak dioperasikan dengan tehnologi GSM (geser sedikit mati), dan tentunya kita tidak menginginkan ekonomi Indonesia go to the shut down point? Berangkat dari sejumlah pertanyaan diatas maka kiranya perlu untuk mencoba mencari  format menuju ekonomi Indonesia baru. Mungkinkan kita mengembangkan dan memformat ulang ekonomi Indonesia menuju ekonomi (pasar) kerakyatan? Perlu dan relevankah?

          Masa depan penuh ketidak pastian, dan prosesnya berlangsung dalam ketidakontiyuan (discontinues) dan tidak secara linier. Dalam keadaan seperti ini tepat bahwa dalam menghadapi masa depan kita butuhkan keberanian untuk menentang seluruh asumsi baik personal maupun organisasi mengenai dunia yang akan kita tuju, dunia yang akan sangat berbeda pada abad ke 21. Untuk itu kita membutuhkan pemikiran tidak saja bagaimana pasar akan berubah dan memenangkan persaingan, sebagaimana  tema utama dalam ilmu ekonomi (Juoro, 1997). Namun lebih dari itu perlu konsep mendasar akan sistem ekonomi Indonesia baru yang berpihak pada rakyat, serta perlunya prinsip-prinsip ekonomi yang mampu merangkul semua aspek universal yang berlaku bagi seluruh hubungan kemanusiaan dan organisasi ekonomi yang ada. Untuk itu pilihan terhadap kebijakan dan paket-paket solusi keluar dari krisis ini perlu mendapat perhatian serius. Hal ini nampaknya bukan pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh pemerintah secara cepat. Semua ada sisi positif dan negatifnya. Hanya perlu diingat bahwa apapun yang dipilih mestinya bersandar kepada kepentingan nasional (baca: rakyat). Menghadapi krisis saat ini diperlukan upaya khusus untuk memecahkan secara simultan permasalahan menurunnya kondisi sosial ekonomi yang ada. Reformasi ekonomi dalam masa krisis harus dirumuskan dengan tidak mengaburkan arah pembangunan yang kita harapkan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi.

          Ekonomi (Pasar) Kerakyatan atau Ekonomi Pasar (Kerakyatan). Lepas dari konsep ekonomi kerakyatan yang disisipi dengan embel-embel pasar atau sebaliknya ekonomi pasar yang diembel-embeli kerakyatan. Keduanya menghendaki adanya sintesa antara ekonomi yang ada di ektrem kiri dan kanan. Atau minimal ada ditengah. Sebenarnya ini merupakan debat klasik yang terjadi antara akademisi ditanah air. Bahkan embel-embel ideologispun telah mewarnai perlu tidaknya unsur tersebut. Cukup katakan sistem ekonomi apa, apakah itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Titik. Tidak perlu ada embel-embel kerakyatan atau Pancasila. Dampak kedua sikap yang cenderung sama-sama mengambil posisi ektrim tersebut menimbulkan wacana ekonomi yang membinggungkan masyarakat. Apalagi ditengah krisis ekonomi dengan keharusan reformasi total disegala bidang ini. Untuk itu tulisan ini mengajak untuk mendudukan atau mencermati konsepsi tersebut secara proporsional. Seberapa relevankah konsepsi ini dapat berlaku dan diterima.

Abimanyu (1998) menegaskan bahwa konsep ekonomi pasar sendiri sebenarnya cukup menonjol dalam GBHN kita, meskipun disertai dengan persyaratan bahwa semuanya harus berfungsi sosial dan memihak rakyat. Lebih lanjut diuraikan bahwa, dinegara yang sangat dan mengagung-agungkan kapitalisme, seperti Amerika Serikatpun mekanisme pasar memang selalu dibuat berfungsi sosial melalui perpajakan, instrumen-instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan dan masih banyak lagi perangkat pengaturan, lembaga dan sebagainya. Namun demikian intinya bahwa mekanisme pasar yang dituju lebih diarahan pada terbentuknya adanya posisi harga yang tepat (price right)  dimana mencerminkan tawar-menawar yang imbang. Syarat lain adalah dalam posisi yang demikian diperlukan suatu institusi yang benar pula (getting institution right). Pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah di Indonesia syarat tersebut sudah berjalan? Distorsi ekonomi yang terjadi menandakan bahwa ekonomi masih jauh dari kondisi seperti diatas. Untuk itu dalam konteks Indonesia diperlukan  affirmative action (berpihak) untuk membuat “pasar”  tersebut bekerja.

Sebelum menganalisis lebih jauh, kita mencoba untuk membuat batasan mengenai ekonomi kerakyatan itu sendiri. Konsep ekonomi kerakyatan pada hakekatnya adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat dalam arti yang luas. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan (income) keluarga atau orang-orang. Pemahaman berikutnya tentang istilah ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga sistem pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi. Dalam Indonesia demokrasi ekonomi dikembangkan berdasarkan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila (Somodiningrat, 1998).

          Lebih lanjut Somodiningrat (1998) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian yang diselenggerakan oleh rakyat adalah bahwa perkonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Dengan demikian konsep ekonomi rakyat sesungguhnya bukan berarti mensengaja adanya “rakyat” dan “bukan rakyat” . Dikotomi istilah rakyat mungkin muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah jika kita mengandaikan “rakyat” sebagai rakyat pada umumnya (ordinary people) maka akan muncul “rakyat yang lain” (elite people). Dengan begitu garis tegas yang harus diambil bahwa istilah rakyat adalah dari segi proses bukan dari segi kebendaan. Jadi tekanannya pada pemberian peran yang memadai kepada lapisan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan dengan adanya kesempatan dan peluang yang sama. Tetapi yang perlu diingat bahwa pemerintah perlu memahami kondisi kemampuan riil masyarakat yang masih mengalami ketimpangan. Pada kondisi ini perlu diciptakan iklim kondusif sehingga setiap anggota masyarakat sebagai pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. Lebih jauh dari itu sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan proses pemberdayaan rakyat akan lebih tertumpu pada proses pembangunan yang merupakan proses perubahan struktur. Dimana diawali dari proses peningkatan produksi dan distribusi hingga dapat menyediakan kesempatan kerja. Tahap berikutnya adalah setelah tercipta kesempatan kerja secara langsung akan memberikan pendapatan. Adanya pendapatan memungkinkan adanya peningkatan tabungan yang akan ditransformasi dalam bentuk modal yang digunakan untuk perubahan tehnologi. Iklim kesempatan kerja akan tercipta dari adanya perubahan tehnologi. Mekanisme ini diharapkan akan berjalan secara sinambung. (lebih lengkap baca Pemberdayaan Ekonomi Rakyat oleh Gunawan Sumodiningrat, 1998).

          Dari konsepsi-konsepsi ekonomi kerakyatan dan ekonomi pasar (istilah ini digunakan untuk memperhalus konsepsi ekonomi kapitalis) menunjukan bahwa apapun sistemnya perlu adanya keberpihakan pada rakyat. Dan syarat penting lain adalah diperlukan good govermence. Peran pemerintah dari sisi kualitas dituntut untuk transparan dan concern pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan membuat mekanisme pasar berjalan menuju getting institutions and price right. 

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Fakta-fakta dari proses pembangunan ekonomi selama ini ternyata menunjukkan hasil yang jauh dari usaha pemberdayaan rakyat, meskipun ada proyek-proyek serta program-program yang berusaha untuk itu. Kebijakan makro dan  mikro ekonomi mengandung kelemahan yang berupa lemahnya ekonomi rakyat dalam menopang transformasi ekonomi yang terjadi (Sondakh, 1995). Proses pembangunan ekonomi dengan paket-paket deregulasinya  ternyata tidak mampu mengangkat ekonomi rakyat. Studi Abimanyu (1995) mendapatkan bahwa deregulasi yang gencar dilakukan ternyata hanya dinikmati oleh usaha skala  besar. Konfigurasi usaha menunjukkan bahwa skala usaha perusahaan besar mengalami peningkatan sebesar 28,68%, sedangkan 9,31% untuk perusahaan skala kecil dan 12,3% skala menenggah. Mengapa bisa demikian? Sebagaimana penelitian Bank Dunia (1995) dan Abimanyu (1995) bahwa fasilitas untuk berkembang hanya diberikan pada konglomerat saja sementara usaha skala kecil kurang mendapat porsi fasilitas yang memadai. Sementara studi Farrukh (1995) deregulasi yang dilakukan sejak tahun 1980-an memperlihatkan bahwa probabilitas perusahaan berskala kecil untuk menjadi kian kecil atau gulung tikar menjadi semakin besar.

Dalam masa krisis ekonomi ini tampak bahwa proses pembangunan ekonomi selama ini telah mengakibatkan melemahnya hubungan kegiatan ekonomi rakyat “kuat” dan kegiatan ekonomi rakyat “lemah”. Melemahnya hubungan tersebut membawa dampak kepada peningkatan ketergantungan kegiatan ekonomi konglomerat ke kegiatan ekonomi luar negeri. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa fondasi makro ekonomi yang dibentuk oleh kegiatan ekonomi besar tidak memiliki akar yang kuat didalam negeri. Depresiasi Rupiah yang seharusnya dapat mendorong ekspor Indonesia, justru memperlemah kegiatan ekonomi dalam negeri. Kenaikkan harga dollar akan menaikkan pula biaya produksi yang harus ditanggung. Inilah merupakan salah satu sebab mengapa Rupiah terperosok semakin dalam (Hamid S. Edi dan Awan D, 1998

Jelasnya secara tidak langsung kebijakan reformasi ekonomi diharapkan akan dapat menghasilkan suatu perekonomian yang didukung oleh rakyat. Dimana dalam hal ini rakyat sebagai pelaku ekonomi di dunia usaha yang sehat, berdaya saing tinggi secara global dan efisien (meski demikian peranan usaha menengah dan kecil diharapkan semakin besar dalam perekonomian) serta didukung oleh pemerintah yang baik dan sektor keuangan yang sehat dan efisien. Untuk itu perlu perencanaan yang terintegrasi dalam pengembangan dunia usaha agar  tidak memunculkan adanya bias yang pada akhirnya akan lebih menguntungkan usaha besar dan kurang mendukung pada pengembangan usaha kecil dan menengah. Demikian juga tuntutan terhadap good goverment merupakan kebutuhan yang tidak ditawar-tawar lagi. Juga pengembangan sektor keuangan yang sehat dan efisien secara integral merupakan tuntutan agar perekonomian dapat berkembang dengan sehat (Adiningsih, 1998)

          Kondisi seperti tersebut diatas juga harus mendapat back-up untuk melancarkan implementasi ekonomi kerakyatan dengan visi yang jelas dan mampu diinternalisasi oleh masyarakat, dimana notabenenya Indonesia begitu heterogen baik masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai produsen.. Untuk mendukung ekonomi yang berbasis rakyat sebagai panglimanya mengharuskan adanya keterkaitan dan keterpaduan antara elemen-elemen yang “bermain” di ekonomi (pasar) itu sendiri. Untuk itu dalam ekonomi yang belum getting intitution dan price right ini memerlukan visi dan strategi yang terus diinternalisasikan kepada masyarakat. Contoh bagus yang meskipun belum sempurna telah dilakukan oleh Malaysia dengan Visi 2020 Malaysia. Disini Malaysia mampu untuk membangun suatu visi yang berencana dalam pertumbuhan ekonomi dimana terdapat pemerataan antara Melayu Pribumi dengan Etnis Cina. Para pemimpin Malaysia memiliki visi bahwa ekonomi akan bergeser ke arah yang lebih soft, yaitu ethic and trust. Bagi Indonesia resep ini semakin urgent untuk diterapkan. Hal ini mengingat bahwa potensi ekonomi Indonesia yang begitu besar memungkinkan terjadinya disintegrasi ekonomi dan bahkan lebih besar dari hal tersebut.

 

Rekomendasi

            Krisis ekonomi yang melanda Indonesia kali ini mau tidak mau menyadarkan akan “mimpi kosong di siang bolong”. Kondisi ini harus disikapi sebagai momentum besar yang menyadarkan kita betapa paradoksalnya pembangunan ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia bukan semata karena fenomena efek domino, akan tetapi lebih merupakan akumulasi kesalahan kebijakan-kebijakan dimasa lalu. Terlihat bahwa pemilihan-pemilihan strategi, pengaturan struktur dan sistem ekonomi “tidak sesuai” dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila. Kurang tanggap terhadap dinamika yang terjadi, baik didalam negeri maupun internasional begitu pekat terlihat. Terlambat dan kurang cepat terhadap pemberian kesempatan berkembangnya potensi-potensi ekonomi yang ada dalam masyarakat (rakyat) menyebabkan akan semakin lambatnya recovery and rescue ekonomi Indonesia. Konsep pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat seyogyanya dikaji lebih mendalam dan segera diimplementasikan.  Ekonomi (Pasar) Kerakyatan sebagai usulan dalam format baru diharapkan memungkinkan munculnya spirit ekonomi Indonesia baru. Globalisasi dan krisis ekonomi merupakan masalah mendasar yang harus dihadapi oleh masa depan ekonomi Indonesia. Selain itu perlu diingat bahwa dimasa depan bidang ekonomi dan politik kelihatan masih merupakan dua disiplin dominan yang perlu dikelola secara sangat hati-hati, karena goncangan terhadap kedua aspek itu akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap laju perekonomian dan kesejahteraan bangsa. (Purnawan, 1997). Selain itu diperlukan visi, strategi dan sinergy kebijakan ekonomi dengan ramuan-ramuan yang canggih, serta juga dibutuhkan lahirnya “Keynes baru ber-KTP Indonesia” untuk  melakukan “operasi plastik” wajah ekonomi Ibu Pertiwi Indonesia menjadi cantik kembali sesegera mungkin. The causes of paint and pleasure must be maintened very excellently right now and then. Semoga! /Jember, 4 November 1998

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s