Pajak dan Hipotesis Tiebout: sebuah catatan kecil

Kompleksitas masalah ekonomi memang sudah menunjukkan lampu kuning. Tidak saja menyangkut dimensi ekonomi makro juga pemecahan problematika ekonomi regional yang membutuhkan solusi hadap masalah secara segera. Paling tidak mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sudah memasuki paruh akhir tahun kedua. Setidaknya sudah banyak kemajuan yang diperoleh, meskipun banyak pula kekurangan yang harus mendapat koreksi. Catatan kritis atas otonomi daerah tidak berarti mementahkan konsepsi dan memperlambat pelaksanaan otoda itu sendiri, namun lebih diarahkan pada pemikiran kritis optimalisasi pelaksanaan. Otonomi daerah yang menjadi sentral pembicaraan tidak lepas dari fenomena perpajakan. Bahkan dengan membabi buta banyak Pemda yang melakukan pungutan atas dalih pendapatan daerah, melalui retribusi atau pajak daerah. Melihat fenomena ini sungguhlah sangat memprihatinkan. Tidak saja dilihat dari perspektif riil tapi juga konsepsional. Betapa tidak seakan-akan daerah hanya dapat berkembang dengan cara mencekik rakyatnya, dengan dalih pembangunan dan pemerataan daerah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya ekonomi daerah memang harus ditumbuhkan dan dioptimalkan.

Tulisan ini hanya sejenak ingin menyegarkan kembali konsepsi-konsepsi ekonomi sederhana yang kurang populer dalam telaah yang berkaitan dengan otoda terutama koreksi atas anomalitas keputusan-keputusan pemerintah daerah yang tidak paralel dari visi otonomi daerah itu sendiri.

Pajak dan Restribusi Daerah

Dalam perjalanan setahun otoda terlihat pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD cenderung mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya dengan cara memungut pajak dan retribusi daerah secara berlebihan, dan bahkan tidak pantas. Kebijakan semacam itu justru menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perkembangan ekonomi makro. Bagi yang pernah belajar Ilmu Ekonomi pasti mengenal ekonom moneteris dari University of Chicago’ Milton Friedman, yang merekomendasikan untuk dapatnya menjauhi Pajak. Ia mengatakan runtuhnya industri barat dan inflasi tinggi yang terjadi lebih disebabkan oleh sistem perpajakan yang buruk ini. Penarikan pajak, secara tidak langsung menggunakan uang orang lain untuk kebutuhan orang lain. Dalih atas kepentingan sosial ternyata dalam kenyataan tidaklah termanfaatkan untuk pembiayaan sosial itu sendiri.Hasil pajak lebih banyak termanfaatkan oleh kepentingan birokrat sendiri alias terkorupsi, dan yang lainnya untuk mendanai perguruan yang tinggi yang berisikan anak-anak orang kaya. Sehingga yang terjadi bukan orang kaya mensubdisi orang miskin, malah terjadi sebaliknya. Itulah rekomendasi ekonom Milton Friedman. Maka bagi pemerintah daerah hati-hatilah dalam memberlakukan pajak

Hipotesis Tiebout

Charles M Tiebout (1924-1968) adalah profesor ekonomi dan geografi dari Amerika yang mengenalkan ‘People vote with their feet’ yang lebih terkenal dengan hipotesisis Tiebout (1956). Pada dasarnya Intinya bahwa bagaimana pelaku bisnis melakukan pilihan terhadap lokasi usaha yang menjadi gambaran atas mekanisme pasar di tingkat riil. Intinya, individu/firms bebas memilih daerah tinggal/daerah usaha mana saja yg paling menguntungkan.  Pemerintah local (sebut saja PEMDA) saling bersaing untuk merebut individu2/firms supaya datang karena dari mereka akan diperolah penerimaan pajak.  Berangkat dengan asumsi ini, maka pemerintah daerah akan terdorong untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan secara lebih efisien dan efektif.  Barangkali hal ini merupakan salah satu gambaran ideal  diberlakukannya otoda.  Dalam kasus kita, menurut hipotesis ini, pemerintah daerah yang tidak dapat memberlakukan kebijakan-kebojakan secara prudent dan tidak menguntungkan akan semakin ditinggalkan. Namun sebaliknya pemerintah daerah yang jeli melihat peluang pasar dan mampu untuk menampilkan kebijakan-kebijakan yang cantik akan memungkin mendatangkan kemakmuran karena investor akan berebut datang kedaerah.  Intinya kebijakan permerintah daerah yang asal saja memberlakukan pajak seperti fenomena ini semakin tidak diminati dan dalam jangka panjang malah akan merugikan pemerintah daerah sendiri.

Problemnya apakah hipotesis Tiebout dapat diaplikasikan di Indonesia?  Melihat dengan kesiapan dan dimensi diluar ekonomi geografi tampaknya kemungkinan besar tidak dapat dijalankan, hal ini mengingat ‘moving costs’ yang harus kita tanggung cukup besar misalnya saja biaya uang, biaya fisik, biaya penyesuaian, biaya mental dsb.  Hipotesis Tiebout akan jalan kalau individu atau perusahaan memiliki kemampuan mobilitas yg cukup.  Artinya dengan costs yg begitu besar, mobilitas orang menjadi terbatas.  Kalau ini benar, keterbatasan mobilitas ini menjadikan PEMDA kehilangan variable ‘CHECK’.  PEMDA tidak harus efisien atau efektif karena mau efisien atau efektif, sama saja, tidak ada untungnya, daerahnya belum tentu akan makin kaya.

Penutup

Masyarakat pada dasarnya ingin terlibat membantu pemda mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah, masalahnya aparat pemda belum banyak berobah. Aparat pemda masih cenderung bertumpu kepada pusat (melihat ke atas) dan sangat kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat (melihat ke bawah). Akibatnya, pengetahuan publik atas proses pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas, sehingga masyarakat sulit mencari ruang untuk melibatkan diri. Otonomi bukanlah membangun suatu tirani yang otokratik di daerah.

Harusnya adalah jika masyarakat menyampaikan pendapatnya dan pemerintah daerah menampungnya dan menfasilitasinya dalam bentuk kebijakan publik, sehingga kesejahteraan lebih dapat terlihat di masyarakat. Otonomi daerah memang harus terus mendapat kajian serius tidak saja dalam konsepsi tapi juga pelaksanaannya. Tidak Mungkin perlu merenungkan semboyan Napoleon, “di mana ada kemauan di sana ada jalan.” Atau nasihat Tionghwa kuno, “asal hasrat benar-benar terkandung dalam hati, linggis pun terasa menjadi jarum.”Kalau niatnya otonomi daerah untuk menyejahterakkan rakyat lokal tidak ada tidak kita haru mengakomodasi energi daerah untuk daerah. Dan kritik terhadap pelaksanaan otonomi daerah harus di maknai sebagai semangat memajukan daerah. Sekarang tinggal menyelaraskana antara opini pemimpin dan yang dipimpin. /Marburg, 15 Juli 2002

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s