Pemkot Jember: feasible atau doa’ble?

Tulisan ini sekedar untuk ‚urun rembuk’ dalam permasalahan urgenitas perlu tidaknya Pemerintahan Kota untuk Kota Jember. Lebih lanjut tulisan ini ingin memberi wacana ekonomi teoritis, elemen penting apa yang harus konsisten untuk dikedepankan dalam otonomi daerah. Karena hal ini perlu sehingga meminimisasi debat tidak berujung sehingga menjadi pertanyaan besar: ‚apakah benar  karena feasible atau doa’ble sehingga status kota bisa didapat oleh Kota Jember?’. Mengapa pertanyaan itu akan muncul? Karena dari sisi waktu dan kondisi sangat tidak menguntungkan. Dalam kondisi krisis ekonomi apapun yang berhubungan dengan ‚nilai ekonomi’ akan sensitif untuk dibicarakan. Moral dari tulisan ini adalah untuk kembali saling mawas  diri atas keadaan yang ada, dengan apa dan bagaimana kita mempersiapkan dan memaknainya. Melihat kondisi Jember, ada kerugian dan ada keuntungan serta ada pula kendala dan peluang untuk sesegera mungkin ke pemerintah kota yang otonom.

Kegagalan propaganda?

Penulis jadi teringat pada waktu wawancara dengan radio swasta Prosalina  FM di Jember sekitar tahun 1998, dengan tema yang hampir sama. Dalam kesempatan itu penulis menandaskan bahwa pemaknaan otonom bagi Jember sebenarnya mencerminkan sisi berat secara ekonomi dalam keadaan perekonomian Indonesia yang carut marut. Kenyataan juga terlihat bahwa krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat masyarakat dalam kategori worse off (miskin) daripada better-off (sejahtera). Keadaan traumatis terhadap kebutuhan dasar yang semakin menaik dengan tingkat kepercayaan ditingkat terendah sehingga setiap kebijakan publik yang diusulkan menjadi hal yang sulit untuk dicerna. Waktu  itu penulis lebih merekomendasikan untuk proses penyamaan persepsi (propaganda) dan pembelajaran, mumpung masih ada waktu. Karena keadaan masyarakat saat ini sangat tidak mungkin dipaksakan dengan beban pungutan-pungutan yang sesegera diberlakukan oleh Pemerintahan Kota untuk menutup biaya-biaya pembangunan.

Sementara minggu-minggu ini berita mengenai tarik ulur perlu tidaknya mewujudkan pemerintahan kota Jember dalam waktu dekat telah menghadapkan kubu yang Pro dan Kontra, semua mempunyai argument yang logis dan mendasar. Debat panjang warga dan wakil rakyat serta pemeritah daerah menarik untuk disimak. Dalam hal ini haruslah diartikan sebagai proses belajar berdemokrasi. Tegang, stress, gemes tapi juga sehat dan menyegarkan.

Dalam wacana ekonomi, pengambilan keputusan dalam kebijakan publik hendaknya mendapat perhatian yang serius di tengah ekonomi masyarat yang memburuk, namun apapun bentuknya kebijakan publik harus dalam kerangka normatif dan objektif, dalam arti dalam kondisi ini sangat memungkinkan terjadi free riders (pembonceng) yang hendak memanfaatkan keadaan yang tidak menguntungkan. Apapun pembicaraan mengenai kebijakan publik harus berujung pada social welfare. Meskipun kedepan pemeritahan kota yang otonomi perlu diberlakukan sebagai pemaknaan proses bernegara dengan demokratisasi yang utuh dan modern. Meskipun sebenarnya dalam kondisi apapun dapat dipaksakan. Lihat saja, dalam era Orba kita biasa hidup  dalam ‚keajaiban-keajaiban’. Contohnya, bagaimana pasar Cengkeh dibentuk dengan SK Pemerintah dan contoh-contoh lainnya. Tapi harus diingat dalam kondisi sekarang, biayanya akan sangat mahal dan berujung duka. Terutama social cost yang harus ditanggung oleh masyarakat Jember. Euforia politik membentuk masyarakat semakin kritis akan keadaannya lingkungannya. Dalam kondisi tertentu cenderung diluar batas koridor demokrasi dan etika yang berlaku, bahkan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu juga merupakan kerugian yang harus diprediksi dengan cermat. Untuk itu kehati-hatian perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini oleh  pemerintah daerah dan wakil rakyat.

Dalam wacana ekonomi, perhitungan perlu tidaknya pemkot Jember menjadi unik untuk dibicarakan. Perhatikan bahwa dalam era otoda ini, banyak pemerintah daerah berpikir keras untuk mendapat penopang pembangunan daerahnya. Salah satu  penopang sumber pembangunan daerah yang mendapat perhatian serius adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi akronim yang populer di tengah maraknya debat panjang Otoda. Metode yang paling populer untuk pemasukan PAD adalah dengan meningkatkan pajak dan mengekploitasi sumber daya alam yang ada. Mungkin tidak menjadi problem pelik bagi daerah yang ketersediaan sumber daya alamnya berlimpah. Tapi sebaliknya banyak daerah yang merasa potensi sumber daya alamnya yang miskin seakan-akan tidak berdaya menghadapi otoda.  Penulis pernah berkesempatan menjadi regional researcher (peneliti regional) Bank Dunia dalam The SMERU Research Institute bertanggung jawab untuk Propinsi Jawa Timur  tahun 1999 dan melakukan penelitian maraton di 11 kabupaten di Jawa Timur. Dalam kesempatan itu beberapa kekhawatiran sangat terlihat dari hasil wawancara dengan hampir semua pejabat di tiap kabupaten.  Intinya mereka merasa risau dengan pemberlakuan Otoda, karena akan terjadi kekurangan dana pembangunan mereka.  Ada kabupaten yang potensi sumber daya alamnya berlimpah, tetapi karena letak geografisnya yang sulit terjangkau, karena belum tersedia prasarana dan sarana penghubung yang memadai antar kabupaten,  membuat banyak investor mundur. Mencermati kondisi ini maka semakin jelas diperlukan kecermatan untuk melakukan inovasi cerdas dari pemerintah dan masyarakat daerah setempat.

Pendekatan yang kedua paling mudah adalah meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi daerah. Maka tak heran banyak pemerintah kabupaten dan kota tanpa menunggu dari pusat sudah memberlakukan peraturan tersebut. Padahal dengan memberlakukan pajak beban ekonomi masyarakat semakin berat, apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ini. Dan dalam pelaksanaannya pun sampai sekarang belumlah efektif. Bahkan biaya pengenaan pajak terasa lebih besar dari pemasukan pajak. Bagi  yang pernah belajar Ilmu Ekonomi pasti mengenal ekonom moneteris dari ‚University of Chicago’ Milton Friedman, yang merekomendasikan untuk menjauhi Pajak kalau memang bisa. Ia mengatakan runtuhnya industri barat dan inflasi tinggi yang terjadi lebih disebabkan oleh sistem perpajakan yang buruk ini. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dengan menarik pajak secara tidak langsung menggunakan  uang orang lain untuk orang kebutuhan orang lain. Dalih atas kepentingan sosial ternyata dalam kenyataan tidaklah termanfaatkan untuk pembiayaan sosial itu sendiri.  Hasil pajak lebih banyak termanfaatkan oleh kepentingan birokrat sendiri alias terkorupsi, dan yang lainnya untuk mendanai perguruan yang tinggi yang berisikan anak-anak orang kaya. Sehingga yang terjadi bukan orang kaya mensubdisi orang miskin, malah terjadi sebaliknya. Itulah rekomendasi ekonom Milton Friedman.

Dalam debat pemkot Jember yang menjadi kendala adalah kontiyuitas penopang pembangunan daerah yang hanya bertumpu pada PAD dengan menggunakan elemen pajak dan retribusi yang akan digenjot habis-habisan, disamping faktor-faktor diluar ekonomi lainnya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, maka bagi pemerintah daerah hati-hatilah dalam memberlakukan pajak dan retribusi. Hendaknya sistem perpajakan yang dikenakan memang mencerminkan kondisi wajib pajak dilapangan. Bagi kota Jember, masa transisi harus dilalui dengan mulus. Artinya, pemaknaan otonomi harus benar-benar dimengerti oleh masyarakat. Yakinlah bahwa dengan pengertian yang menyeluruh tidak akan terjadi misconception di tingkat masyarakat seperti sekarang ini. Penulis yakin pemerintah daerah sudah melakukan propaganda menuju Jember otonom. Namun penulis yakin bahwa ada pendekatan yang kurang pas dan tidak mencapai sasaran, sehingga memunculkan kubu yang pro dan kontra, dalam last minute.

Apa yang harus dilakukan?

Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk mendapat formula yang tepat. Mungkin kita perlu untuk menyimak buah pikir ekonom Friedrich List yang mengemukakan konsep Pendekatan Tenaga Produktif. Rekomendasinya adalah kemakmuran suatu daerah (bangsa) bukan disebabkan oleh akumulasi harta dan kekayaan, melainkan dengan cara membangun lebih banyak tenaga yang produktif.  Dengan pendekatan ini akan terjadi kekuatan swadaya setempat yang mampu menunjang kemakmuran  ekonomi suatu daerah (bangsa). Jelas bahwa kekuatan untuk menumbuhkan kekayaan lebih penting dibanding dengan kekayaan itu sendiri. Dalam konteks ini semakin jelas bahwa, untuk mencapai kemakmuran daerah dalam Otoda, kekayaan setempat yang riil berupa sumber daya alam yang terkalkukasi diatas kertas bukan mutlak adanya.  Dan mungkin yang juga harus diperhatikan dalam rekomendasi Friedrich List ini adalah mengejawantahkan  tenaga produktif sebagai karya kreatif inovatif,  kekuasan politik, hak-hak masyarakat, efektivitas penyelengaraan  pemerintah, ilmu dan kebudayaan, sikap terhadap hak asasi manusia, dll.

Bagi Kotatif Jember menjadi pertanyaan besar, mampu tidak untuk membangun dirinya sendiri. Untuk itu perlu  adanya invetarisasi kemampuan sumber daya yang dimiliki dan infrastuktur pendukung untuk melakukan kebijakan itu. Artinya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik tapi lebih dalam aturan main (kebijakan dan moral) untuk mewujudkan social welfare itu.  Dalam relatif dekat pembiayaan pembangunan daerah mungkin dapat diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU), untuk membiayai pegawai Dinas pemerintah dan dana pembangunan lainnya. Tapi apa memang pemerintah kota hanya bertahan dengan DAU itu saja.  Kalau itu terjadi maka tidak usah berpikir ke tatanan  pemerintah otonomi. Tapi kalau kita mau ketatanan otonomi yang diperlukan adalah melihat persepsi kedepan dalam jangka panjang. Caranya? Dalam wacana ekonomi mungkin dapat menyimak rekomendasi ahli diatas. Namun ini hanya mampu tercipta dengan salah satu asumsi bahwa sumberdaya ekonomi (baca: Uang, Informasi, Intelektual) tidak terkumpul dan hengkang ke Pusat sehingga dapat menjadi daya dorong sumberdaya ekonomi yang ada di daerah.  Penguatan sumberdaya manusia daerah untuk ‚berkarya’ didaerah dengan iklim yang kondusif, akan terminimalisasi pemboyongan sumber daya ekonomi dan intelektual ke Pusat sebagaimana pada episode kolonialisme Orba (internal colonialization). Untuk itu pendidikan di tingkat masyarakat harus menjadi prioritas yang pertama. Karena dengan mempersiapkan sumber daya manusia padat otak dengan pendidikan formal ataupun non formal, akan jelas efek penganda yang akan diperoleh. Tajuk Media Indonesia (3/5/2001) bahkan mengaris bawahi dalam rangka hari  Pendidikan Nasional, bahwa dengan pendidikan akan membuat orang mudah dipimpin tapi tak bisa dipaksa. Pendidikan juga akan menghasilkan orang-orang yang mudah diperintah tapi tak bisa diperbudak. Menarik untuk direnungkan, bukan?

Dalam Otoda ini yang jelas terlihat adalah adanya perubahan ekonomi dan perubahan perspektif masyarakat tentang pembangunan dan paradigmanya, yang tentunya di perlukan konsepsi baru untuk mewujudkan pembangunan daerah tersebut. Akhirnya kembali pada kemampuan untuk berani menerapkan suatu konsepsi. Dalam penerapan suatu konsepsi permasalahan yang muncul pertama adalah, bagaimana caranya mengamati proses perubahan dalam masyarakat tersebut.  Persoalan berikutnya adalah bagaimana cara tepat untuk mengabungkan antara perubahan ekonomi dan perubahan masyarakat. Sumber daya manusia padat otaklah yang menentukan kesuksesan pembangunan di era Otoda ini, selanjutnya baru sumber daya yang lain. Untuk itu harus dimulai dari  jajaran Pemerintah Kota yang harus mencitrakan diri dengan pelayanan profesional dan penuh humanistis yang memberi contoh efektifitas sentuhan sumberdaya manusia padat otak. Didukung oleh wakil rakyat yang ‚standart’ dan yang paham betul akan keinginan warganya, tidak hanya mementingkan kepentingan politis kelompoknya saja. Sehingga debat Pemkot Jember tidak saja diartikulasikan dalam jangka pendek tapi lebih diartikan kejernihan untuk melihat kedepan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Tidak saja memperdebatkan pemekaran kota dengan menambah beberapa kecamatan dengan melihat kekayaan sumber daya alam, kebinggungan memikirkan gaji pegawai dinas pemerintah kota atau memikirkan bagaimana DAU harus dimanfaatkan. Dalam hal ini lebih urgent untuk menyamakan persepsi dengan mengambil contoh pengalaman kota-kota Cebu (Filipina), Penang (Malaysia) dan Porto Alegro ( Brasil) yang berhasil dalam membangun daerahnya dengan mengedepankan konsep otonomi yang dipahami secara utuh oleh masyarakatnya dan pemerintah setempat mempunyai komitmen kuat dan kreativitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Langkah selanjutnya?

Setelah itu dapat dipahami langkah berikutnya yaitu harus siap untuk melakukan kompetisi di era Otoda (competitive local autonomy), sehingga misi dari Otonomi itu dapat dicapai. Hanya dengan perlombaan antar daerah — yang sehat dan penuh gairah, fastabiqul khairat – kemajuan akan dapat diraih.  Setuju dengan membentuk Tim peneliti pemkot, untuk itu tim ini haruslah kerja keras untuk memberi masukkan objektif dari hasil temuan di lapangan. Sehingga apapun  hasil temuannya akan didapat diterima semua pihak. Kedepan perlu juga dipikirkan membangun kepercayaan masyarakat dengan menerapkan asas Good Corporate Governance (transparansi, accountability, responsibility dan skill sufficiency) pada pemerintah kota sambil terus mempersiapkan sumber daya manusia produktif yang profesional dalam bidangnya. Dan tentunya dengan jaminan hukum yang jelas, sehingga menjadi sangat mendesak pengelelolaan suatu pemeritahan kota seperti layaknya mengelola suatu  perusahaan.

Sebagai warga kota Jember, penulis sudah bosan dengan pelayanan  instansi pemerintah yang super tidak efektif dan berbelit-belit dan kadang malah tidak manusiawi, yang mencitrakan belum terpolesnya jajaran pemerintah kota. Dan sering terlihat rusaknya fasilitas umum (barang publik) yang merupakan sikap warga yang tidak merasa memiliki, serta ketaatan hukum dan peraturan yang rendah, dsb.  Apalagi ditambah dengan pungutan resmi dan tak resmi yang ‚diadakan’. Semuanya itu bermakna Ekonomi Biaya Tinggi dan belum mengenal apa yang disebut techno democracy. Mana tahan, Cak? /Marburg, Sommer Semester- 9 Mei 2001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s