Peran Municipal Bond dalam Pembangunan Daerah

Otonomi daerah sudah berlangsung hampir satu tahun, secercah harapan untuk lebih dapat mengapresiasikan pembangunan daerah dengan lebih demokratis dam aspiratif. Namun demikian berbagai masalah masih membelit daerah seakan tidak pernah tuntas, dari persoalan sumberdaya manusia (SDM), kemampuan dan fleksibilitas daerah berkompetisi sampai dengan bagaimana meningkatkan sumber penerimaan daerah. Intinya perjalanan otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999  ini bukan tanpa masalah.  Meskipun daerah diberi keluasaan untuk memikirkan sendiri pembangunan daerahnya dari potensi yang bisa di munculkan.

          Prinsipnya UU No 25 tahun 1999 mengatur kewenangan Pemerintah daerah untuk mengelola sumber-seumber penerimaan dan pembiayaan daerah. Sumber penerimaan daerah menurut UU No. 25 tahun 1999 meliputi :

  1. Pendapatan asli daerah (PAD);
  2. Dana pertimbangan;
  3. Pinjaman daerah;
  4. Penerimaan syah lainnya.

Yang menarik adalah jenis pembiayaan yang ketiga yaitu Pinjaman Daerah. Hal ini dengan melihat pada   UU No 25 Tahun 1999 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa : “Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya”. Dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.107 Tahun 2000 pasal 2, ayat (2) disebutkan bahwa pinjaman daerah dapat bersumber dari masyarakat. Pada bagian lain peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pinjaman daerah dapat berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Lebih lanjut menyebutkan bahwa pinjaman daerah dapat bersumber dari masyarakat. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Jumlah yang diperkenankan adalah maksimum 7,5 dari nilai total anggaran. Pinjaman daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Tingkat I ataupun Tingkat II dengan persetujuan DPRD dan harus memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi segala kewajibannya. Peminjaman daerah dapat dilakukan melalui mekanisme perbankan atau pasar modal . Peminjaman melalui mekanisme pasar modal menggunakan instrumen keuangan berupa obligasi. Jelas bahwa pinjaman daerah berupa Obligasi Daerah atau Municipal Bond ini relatif baru. Meskipun di negara-negara maju jenis pinjaman daerah ini relatif dikenal. Seperti halnya di Amerika Serikat  lebih dikenal dengan sebutan “MUNIES“.  Merujuk pada pendapat Foster (1986) maka obligasi daerah ini dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis yaitu:

  • General Obligation Bond (obligasi umum), adalah obligasi Pemerintah Daerah, yang pelunasan kewajibannya (baik pokok dan bunganya) bersumber dari dana penerimaan umum daerah seperti pajak dan retribusi obligasi.
  • Revenue Bond (Obligasi Pendapatan). Adalah obligasi Pemerintah Daerah, yang pelunasan kewajibannya bersumber dari hasil proyek (lembaga) yang dibiayai dari penjualan obligasi tersebut seperti proyek publik seperti jalan tol, jembatan, airport, proyek air minum oleh Perusahaan Derah Air Minum (PDAM), dan lain-lain.

Namun demikian ada yang mengategorikan menjadi 3 menurut bunga yaitu  Authority Bonds atau kadang disebut Hybrid Bond, yang tidak lebih merupakan obligasi gabungan dari revenue bonds dengan general-obligation bonds.

          Peran Obligasi Daerah atau Municipal Bond di era otonomi memang seakan memberi angin segar dalam pendanaan daerah. Sebagai instrumen pembiayaan yang baru serta berdimensi publik, maka satu variabel penting untuk diperhatikan adalah sosialisasi instrument Obligasi Daerah itu sendiri Jelas bahwa Obligasi Daerah hanya instrument yang diperjualbelikan di masyarakat dalam negeri dan harapannya adalah oleh masyarakat daerah setempat. Secara tidak langsung Obligasi Daerah ini dapat dikategorikan sebagi instrument pembangunan daerah yang berdasarkan filosofi, setiap individu membiayai dirinya sendiri secara langsung.   Dan lebih jelasnya adalah pembiayaan itu arahnya pada pembiayaan publik. Untuk itu accountabilitas publik harus masuk dalam kriteria penilaian obligasi itu. Sehingga masyarakat yang menjadi sasaran diharapkan akan membeli obligasi tersebut. Masyarakat sasaran (target group) disini mungkin pada awalnya bukan perorangan atau rumah tangga.  Tapi lebih pada investor berbadan hukum,  semacam lembaga perbankan. Atau bisa juga melalui lembaga reksadana. Meskipun nantinya sangat dimungkinan investor individu atau rumah tangga memegang pangsa pasar terbesar seperti pengalaman Amerika Serikat. Kondisi ini mengingat bahwa dana dari penjualan obligasi akan dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan (barang publik), maka perlu dilakukan pendekatan publik secara cermat dan hati-hati.

Problemnya menjadi rumit jika mekanisme Obligasi Daerah atau Municipal Bond ini tidak dikelola dengan baik. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu di kaji ulang dan mendapat perhatian serius. Beberapa syarat penting yang harus dimiliki sangat menjamin efektifitas instrument ini. Salah satunya adalah asas transparant.yang tercermin variabel tingkat bunga. Artinya bahwa perlu di perhatikan adalah dalam obligasi daerah (MB) dikenal yeild atau bunga. Namun yang sangat spesifik adalah dalam MB pemberlakukuan tax exeption (bebas pajak) sangat dimungkinkan. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam kaitanya dengan suku bunga yaitu batas penentuan suku bunga. Mengapa? Hal yang umum adalah merujuk pada tingkat bunga pasar, justru ini yang memunculkan problem baru karena secara umum tingkat bunga pasar di Indonesia relatif tinggi, sehingga bisa jadi pemerintah akan menanggung beban bunga yang cukup besar bahkan akan mengalami kebangkrutan. Resiko MB itu yang juga menjadi perhatian adalah kemungkinan terjadinya default atau ketidakmampuan membayar bunga kupon pada setiap periode maupun nilai jatuh tempo. Oleh karena itu MB justru sangta berbahaya jika pemerintah daerah tidak memperhatikan hal ini. Keuntungan MB yang ingin diraih malah justru sebaliknya yang didapat. Jelasnya dibutuhkan manajemen yang transparan untuk mengelola variabel tingkat bunga MB.

          Meskipun dalam pasar modal yang sudah matang OD dapat diperjualbelikan selama tenggang waktu peminjaman dengan harga pasar yang berlaku. Di Indonesia beberapa perusahaan daerah sudah membiayai perusahaannya dalam bentuk obligasi perusahaan swasta dan BUMN seperti PLN, Pegadaian, Jasa Marga. Bahkan beberapa institusi keuangan daerah seperti Bank Pembangunan Derah juga sudah memanfaatkan instrumen obligasi untuk membiayai usahanya. seperti BPD Jabar, BPD Jawa Tengah, Jawa Timur.

          Bencana Fiskal. Mengapa kondisi tersebut diatas perlu diketahui dan dicermati. Sebagai instrumen baru tentunya banyak mengalami kelemahan. Maraknya ambisi untuk membangun daerah tentunya sangatlah wajar. Namun demikian tanpa perhitungan yang matang akan berakibat fatal. MB sebagai alternatif pembiayaan pembangunan mempunyai resistensi dalam aspek fiskal. Kelemahan inilah yang harus diperhitungkan oleh masyarakat sebagai calon investor.  Kemungkinan nasib Obligasi daerah sama dengan obligasi pemerintah perlu diwaspadai.  Pengalaman telah membuktikan bahwa Obligasi Pemerintah dari jaman Orla sampai Orba tidak pernah jelas. Di jaman Orla sekitar tahun 1950-an, namun yang terjadi adalah pemegang obligasi pemerintah tidak pernah menerima uangnya. Halini terlang pada tahun 1970 yang berakibat banyak pemegang obligasi pemerintah tidak menerima keuntungan dari invsestasinya. Namun dalam kondisi seperti ini obral obligasi tidak semudah dulu dan perlu kehati-hatian. Sifat konservatif pemerintah dalam menata sistem keuangan daerah termasuk dalam penerimaan dana pembangunan lewat Obligasi Daerah  harus benar-benar cermat. Tindak wan prestasi pemerintah daerah sangat tinggi harganya. Dan tentunya ini akan memperparah arah pembangunan daerah itua sendiri. Altenatif refinancing memang dimungkikan, artinya mengeluarkan obligasi baru untuk membayar obligasi yang jatuh tempo. Tapi jelas tindakan ini tidak rasional dalam jangak panjang dan berdampak negatif bagi pembangunan daerah./Marburg, 28 September 2001

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s