Prospek dan Kendala Pembukaan Jalur Selatan Jawa Timur

Tulisan ini pada dasarnya adalah ulasan penulis pada talk show ekonomi pada acara Indonesia Menyapa, programa 2 RRI Jember bersama anggota DPRD Jember dan Kepala Taman Nasional Meru Betiri dipandu oleh moderator dari pihak RRI Jember. Intinya adalah menyikapi kemungkinan prospek dan kendala pembukaan jalur lintas selatan Jawa Timur, yang secara langsung berdampak terhadap pembangunan kota Jember dengan berbagai ekses yang ditimbulkannya.

Setiap Kebijakan ekonomi diterapkan disitu terdapat kemungkinan terjadi perbaikan (prospek) dan sekaligus Kendala yang akan muncul. Per konsep teoritis, tantangan yang paling besar dihadapi sebagian besar perencana pembangunan jalur selatan Jawa Timur adalah adalah “bagaimana” merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi daerah dan rakyat yang adaptif dan berbasis lokalitas.

          Melihat konteks masalah peluang dan kendala pembukaan jalur selatan jawa timur bagi ekonomi masyarakat jember maka beberapa hal yang menjadi catatan penting akan saya paparkan dalam prospek dan kendala secara pointers.

Prospek pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa Timur

1.      Memungkinkan munculnya integrasi vertikal pada berbagai sektor ekonomi.

Secara Ekonomi dapat dipahami dari sisis keterkaitan antar sektor hulu dan sektor hilir pembukaan jalur selatan dapat dianggap suatu pilihan strategi terbaik.  Untuk mempercepatn integrasi vertikal tersebut diperlukan langkah pemberdayaan ekonomi rakyat secara adaptif,  yaitu   selama ini pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan seragam terhadap sasaran, padahal kenyataannya kebutuhan sasaran berbeda-beda sehingga ke depan perlu adanya tipologi sasaran supaya pemberdayaan yang dilakukan menjadi lebih efektif. Selanjutnya berdasar pada hasil kajian secara general tersebut maka diperlukan pemikiran lanjutan guna menyusun strategi pemberdayaan adaptif yang mengacu pada tipologi sasaran dan lokalitas. Langkah-langkah pmberdayaan adatif berdasarkan tipologi sasaran dapat dilakukan sebagai berikut:

Pertama, pemberdayaan yang akan dilakukan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sasaran dan penyusunan draf tipologi sasaran serta pemetaan hirarki kebutuhannya pada lokalitas tertentu.

Kedua, mengkaji faktor masalah yang dihadapi masyarakat berdasarkan tipologi tadi. Pada tahap ini perlu dikaji seluruh faktor masalah yang dihadapi masyarakat sasaran secara totalitas.

Ketiga, menerapkan strategi pemberdayaan yang meliputi metode dan materi pemberdayaannya. Pada tahap ini strategi pemberdayaan yang meliputi metode dan materinya harus mengacu pada faktor masalah yang dihadapi masing-masing tipologi sasaran.

2. Munculnya Sektor Formal-Informal Sepanjang Jalur Selatan.

          Setiap kali peluang dibukanya sektor formal, dilain sisi akan muncul kemungkinan informasilisasi ekonomi yang muncul. Kenyataan ini mengharuskan antisipasi yang jelas. Artinya seringkali konsep ini diartikan dengan sangat tidak jelas. Ketidakjelasan batas formal-informal juga disebabkan oleh banyaknya interaksi dan keterkaitan antara kegiatan informal dan formal. Hernando de Soto pernah mengemukakan konsep “ends-means”  yang menjabarkan bahwa kegiatan informal itu dicirikan oleh tujuan (“ends“) yang legitimate – karena untuk memenuhi kebutuhan pokok – tetapi dengan cara-cara (means”) yang tidak legitimate, karena tidak memenuhi tata-aturan formal.

          Oleh karena itu, cara pandang yang lebih tepat terhadap dualisme formal-informal adalah bukan dengan melihatnya sebagai sebuah dikotomi (formal atau informal) tetapi sebagai sebuah kontinum (continuum), di mana terdapat daerah abu-abu yang sangat luas di antara dua posisi ekstrim; sangat “formal” (memiliki semua ciri-ciri formal) dan “sangat informal” (memiliki semua ciri-ciri informal). Sudut pandang seperti ini pun masih seringkali dipertanyakan karena pada sisi “sangat informal” terdapat berbagai kegiatan yang bisa dikategorikan kriminal, yang tentunya memang harus diberantas.

          Apabila kita mencoba untuk mengikuti kategorisasi De Soto, catatan tentang sektor informal kali ini terbagi dalam tiga kelompok utama: (i) subsektor perumahan dan pertanahan informal, misalnya permukiman spontan atau tidak terencana; (ii) subsektor transportasi informal, misalnya becak atau ojek, dan (iii) subsektor perdagangan informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL) atau asongan.

          Fenomena ini yang harus menjadi perhatian utama pemeritah daerah secara jernih, sehingga kemungkinan terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi yang bertentangan jiwa dari proyek pembukaan yang sebenarnya hendak mengangkat ekonomi rakyat bermartabat dan mensejahterakan malah terjebak pada situasi ekonomi yang kurang tertata dengan sehat.

 

  1. Pemberdayaan SDM

          Investasi ke daerah yang pada intinya adalah melakukan interkoneksi dengan institusi atau pihak lain, maka dalam kondisi ini, sebuah
keputusan dari satu pihak akan berdampak, langsung maupun tidak langsung, kepada pihak lain lainnya. Dengan Otoda pula peluang untuk investasi ke daerah semakin terbuka lebar. Maka menarik pernyataan Pemkab Jember seputar arus investasi diatas yaitu keseriusannya untuk membantu sepenuhnya (perizinan dan penyediaan lokasi) terhadap rencana investasi tersebut dapat terealisasi dan multiplier effect-nya adalah penyerapan tenaga kerja, alih teknologi. Selain itu, perkembangan ini akan mengurangi perpindahan tenaga kerja (blue-collar workers) dari daerah ke pusat atau kedaerah lainnya. Tak kalah penting adalah  akan mendorong tenaga kerja ahli, yang semula mencari nafkah di pusat untuk kembali ke daerah. Karena telah tersedia lapangan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara finansial maupun profesional.

          Diperlukan kiat-kiat yang komprehensif dengan melihat faktor endowment yang ada menuju pemberdayaan SDM untuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah, akan tercipta lapangan kerja baru dan lapangan usaha yang lebih luas. Keyakinan dan optimisme semua pihak akan terwujud sejalan dengan perubahan pola pikir dan pola kerja para birokrat dari public servant menjadi operation rather than policy. Artinya, pelayanan harus bersifat aktual dan berorientasi kepada market, sedangkan policy adalah menjaga kesesuaian antara visi, misi dan strategi pelayanan.

4. Menata Ulang Potensi dan Aset Daerah

          Lebih jauh, apabila mencermati kemungkian kendala masuknya investasi ke daerah maka antisipasi yang harus segera dibenahi adalah menata kembali aset daerah. Aset daerah ini tidak saja yang berbadan hukum BUMD tapi juga aset-aset daerah yang sudah ada hasil kerjasama dengan investor swasta daerah yang telah terjalin lama. Pemkab dituntut untuk mempromosikan masing-masing aset tersebut kepada pihak investor untuk dikelola dengan format kerjasama dengan pemerintah daerah. Jika aset-aset itu dapat dikelola secara optimal, akan banyak manfaat yang dapat diperoleh, tidak hanya bagi pemerintah daerah berupa peningkatan sumber penerimaan, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena dengan adanya kegiatan ekonomi di suatu lokasi akan memiliki dampak yang lebih luas terhadap pergerakan roda perekonomian daerah.

Jelasnya dengan pernyataan diatas, yang harus dicermati adalah menata kembali Jaring Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah yang representatif dengan kondisi sekarang. Misalnya memperkenalkan sistem. informasi mengenai peluang investasi terhadap aset daerah. Melihat geografis Jember terlihat sepintas lokasi aset yang tersebar, yang peruntukannya kadang-kadang tidak sesuai dengan minat calon pelaku usaha atau tidak market oriented. Untuk itu dalam kaitannya ini Pemkab Jember dituntut untuk lebih “mengenal” medan baik secara geografis maupun antropologis. Secara geografis, dapat dilakukan kegiatan ekspansi daerah-daerah yang berpotensi untuk dijadikan ladang investasi (sumber daya alam). Disini diperlukan kelengkapan informasi dan komunikasi yang akurat, cepat, tepat dan terbuka demi terselenggaranya otonomi daerah yang efektif. Sedangkan secara antropologis, Pemkab juga dituntut untuk mengenal secara detail dan akurat kualitas sumber daya manusia (pendidikan, sosial dan budaya) masyarakat Kabupaten Jember. Setelah itu apabila ada investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jember, data-data telah siap dan proses kerjasama pun akan lebih cepat, perluasan lapangan kerja juga meningkat.

  1. Masukkan Investas baru.

Maka dalam hal ini pemerintah daerah harus segera memfokuskan pada menghidupkan investasi di sektor ekonomi dengan melihat kergagaman serta konsentrasi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar misalnya sektor pertanian dan usaha kecil menengah lainnya. Karena sektor ekonomi ini memiliki manfaat ganda. Ia bersifat padat tenaga kerja yang berarti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, berkontribusi siknifikan dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan pertumbuhan ekonomi.

Kendala-kendala yang timbul dari proyek jalur lintas selatan Jawa Timur

  1. Perlu waktu mengenali Perubahan itu sendiri

          Perubahan dapat berupa space atau ruang yang dalam bentuk fisik jelas berubah. Sebagai masyarakat sebagai agen ekonomi dan sekaligus pemakai produk ekonomi dihadapkan pada kenyataan baru yang memerlukan waktu untuk adaptasi. Hal ini juga akan terjadi pada proses pembangunan proyek jalur lintas selatan jawa Timur. Langsung ataupun tidak perubahan pada sosio-ekonomi masyarakat membawa konsekuensi tersendiri. Antipisipasi pemerintah daerah sangat diperlukan, mengingat kemungkinan-kemungkinan terhadap perubahan cara pandang masyarakat atas proyek pembangunan dapat dimaknai positif atau negatif oleh masyarakat itu sendiri.

  1. Kebijakan ini tentunya membawa dampak yang tidak kontinum dan linier.

          Artinya secara ekonomi mereka akan melalukan inovasi ekonomi atas perubahan ruang disekitarnya. Hal ini akan membentuk perilaku ekonomi baru pada masyarakat lokal dan dengan begitu diperlukan pembinaan untuk tidak merasa tergagap-gagap.

  1. Perangkat Pendukung

          Perangkat pendukung tidak saja yang hardware juga soft ware yang mau tidak mau harus jadi pemikiran tersendiri bagi pemda. Listrik dengan kapasitas terpasang apakah mampu mendukung keberadaan aktivitas ekonomi baru masyarakat. Misalnya terkait dengan retribusi dan pajak baru bagi daerah.

 

Penutup

Masyarakat pada dasarnya ingin terlibat membantu pemda mensukseskan pelaksanaan pembukaan jalur lintas selatan sebagai wahana membuka ketertutupan wilayah dan sekaligus otonomi daerah, masalahnya aparat pemda belum banyak berobah. Aparat pemda masih cenderung bertumpu kepada pusat (melihat ke atas) dan sangat kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat (melihat ke bawah). Akibatnya, pengetahuan publik atas proses pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas, sehingga masyarakat sulit mencari ruang untuk melibatkan diri. Otonomi bukanlah membangun suatu tirani yang otokratik di daerah.

Harusnya adalah jika masyarakat menyampaikan pendapatnya dan pemerintah daerah menampungnya dan menfasilitasinya dalam bentuk kebijakan publik, sehingga kesejahteraan lebih dapat terlihat di masyarakat. Otonomi daerah memang harus terus mendapat kajian serius tidak saja dalam konsepsi tapi juga pelaksanaannya. Tidak Mungkin perlu merenungkan semboyan Napoleon, “di mana ada kemauan di sana ada jalan.” Atau nasihat Tionghwa kuno, “asal hasrat benar-benar terkandung dalam hati, linggis pun terasa menjadi jarum.”Kalau niatnya otonomi daerah untuk menyejahterakkan rakyat lokal tidak ada tidak kita haru mengakomodasi energi daerah untuk daerah. Dan kritik terhadap pelaksanaan otonomi daerah harus di maknai sebagai semangat memajukan daerah. Sekarang tinggal menyelaraskana antara opini pemimpin dan yang dipimpin..

(Tulisan ini pada dasarnya adalah opini penulis pada Talk Show “ Indonesia Menyapa” pada Programa 2 FM RRI Jember yang disiarkan apda 20 Nopember 2002)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s