Konsep dan Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Sustainibility Penerimaan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur

 

PENGANTAR

Sektor cukai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas, khususnya dari para pakar, pengusaha barang kena cukai dan para pejabat eksekutif maupun legislatif. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 1995  hingga perubahannya yang berganti menjadi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Cukai,  kajian atas konsepsi dan penerapan kebijakan terkait dengan implementasi UU tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini mengingat keberadaan cukai di dalam  peranannya terhadap pembangunan. Kontribusinya  dalam bentuk penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan juga memberi angka signifikan bagi pos penerimaan. Realisasi penerimaan cukai hingga 30 Maret 2008 mencapai Rp12,51 triliun atau 28,16% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar Rp. 44,94 triliun. Dalam RAPBN Perubahan 2008, pemerintah menaikkan target penerimaan cukai menjadi Rp. 45,72 triliun, target penerimaan bea masuk turun menjadi Rp17,88 triliun dari target APBN 2008 sebesar Rp17,94 triliun, dan target bea keluar naik menjadi Rp10,81 triliun. Dan sebelumnya  total penerimaan negara dari cukai rokok plus pajak pada tahun 2007 sekitar Rp 53 triliun.

Penerimaan Negara dari hasil cukai tidak dapat dipandang sebelah mata. Kontribusinya dalam pendapatan Negara mengalami pro kotra. Pada saat ini Indonesia masih termasuk dalam kelompok “extremely narrow” dalam pengenaan cukai karena cukai dipungut hanya terhadap 3 (tiga) jenis barang yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Saat ini untuk komoditas hasil tembakau terdeteksi cukai rokok di Indonesia masih tergolong rendah hanya berkisar secara rata-rata 35 persen. Padahal cukai rokok di Jepang mencapai 61 persen, India 72 persen, Malaysia 49-57 persen, dan Filipina 49-64 persen. Perdebatan menaikkan cukai rokok selalu berujung pada kemungkinan tantangan dari industri karena menjadi beban industri, meski bagi negara sebaliknya. Pemerintah berupaya membedakan tarif cukai rokok berdasarkan skala produksi. Terdapat banyak reaksi dari industri rokok terkait dengan perbedaan tarif cukai rokok ini. Namun demikian penerimaan dari cukai rokok cukup signifikan.

Kontroversi cukai seringkali muncul terkait tidak saja bagaimana penerimaan pemerintah itu bisa kembali ke daerah asal penghasil komoditas tapi lebih dari itu adalah bagaimana mampu melindungi industri komoditas rokok itu sendiri dari persaingan industri rokok impor. Kebijakan cukai sebagai variabel kontrol atas eksistensi industri dalam negeri seiring kali dimainkan. Terlihat dari pendapat Menteri Departemen Perindustrian Fahmi Idris, yang pernah mengusulkan tarif cukai kretek impor dinaikkan menjadi 200% tapi kalau perlu sebenarnya 1.000% dari usulan sebelumnya sebesar 40%.Langkah itu dilakukan agar pasar rokok kretek domestik terlindungi dari ancaman impor produk dari luar negeri. Tarif cukai yang rendah menyebabkan pelaku industri dalam negeri lebih memilih memproduksi di luar negeri antara lain Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan China, karena biaya produksi di negara tersebut  lebih murah.

Terkait dengan tingkat pengenaan tarif cukai, yang harus diperhatikan adalah adanya analisa bahwa semakin tinggi  tarif tidak selalu berarti akan menghasilkan penerimaan cukai yang semakin tinggi pula. Pada tingkat tertentu ( sesuai dengan teori Laffer ) yaitu pada saat mencapai area yang dikenal sebagai  “Prohibitive Range for Government”  maka penerimaan cukai justru akan mengalami penurunan . Hal ini disebabkan kenaikan tarif tersebut sudah tidak mampu lagi didukung oleh tingkat produksi dan penjualan  oleh sebagian produsen. Mengingat hal tersebut, maka pengenaan tarif cukai dan HJE harus dilakukan secara berhati-hati dan harus betul-betul dikaji tingkat kemampuan konsumen dalam menanggung beban cukai, jangan sampai memasuki area “Prohibitive Range for Government”.

 Industri rokok telah menggelontorkan “darah segar” bagi cash flow anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan cukai 90 persen berasal dari cukai rokok, sementara kontribusi alkohol/etil alkohol hanya 10 persen.

Potensi cukai rokok didukung oleh besarnya industri rokok ditanah air. Paling tidak dewasa ini kurang lebih terdapat 2.720 pabrik rokok terdaftar (Bea Cukai, 2005), 15 diantaranya adalah pabrik rokok besar, disamping terdapat pabrik-pabrik rokok kecil yang tidak terdaftar dengan jumlah yang hampir sama.  Pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik antara lain konsumsinya memerlukan pengendalian, peredaran yang memerlukan pengawasan, pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannnya diperlukan pembebanan dengan tujuan keadilan dan keseimbangan. Salah satu barang yang memenuhi karaktristik wajib cukai adalah tembakau. Landasan hukum Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau Jawa Timur  didasarkan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 1995 ,Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan dana bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

            Makalah ini berupaya untuk menjabarkan aspek-aspek penting terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, baik dari aspek legal maupun implentasinya. Artinya akan dijabarkan secara kronologis beberapa landasan hukum yang saling berkaitan dan aturan-aturan yang saling lintas institusional dalam pengunaan dan pengawasan jalannya dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

KONSEP DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)

Komoditas hasil tembakau dikenakan cukai berdasarkan area pemasaran tembakau tersebut yang diklasifikasikan menjadi pertama, untuk yang di buat di Indonesia, kedua, untuk yang di Impor. Dengan ketentuan  sebagai berikut :

  1. Untuk yang di buat di Indonesia
    1. 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik;
    2. 57% dari harga dasr apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
  2. Untuk yang diimpor
    1. 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk;
    2. 57 % dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Sementara itu berdasarkan UU No.39 Tahun 27, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 % yang digunakan untuk :

1) Mendanai peningkatan kualitas bahan baku;

2) pembinaan industri;

3) pembinaan lingkungan sosial;

4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau pada tahun berjalan;

5) Pemberatasan barang kena cukai ilegal.

Dari ke lima (5) pendanaan dari pemnerimaan cukai tersebut secara spesifik dapat di jabarkan lebih detail. Misalnya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk membiayai upaya peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau antara lain                              1) Standarisasi kualitas bahan baku;

2) Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;

3) Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;

4) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku;

5) Penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Pembinaan industri hasil tembakau di dilakukan dengan cara, antara lain:

1) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau dan memberikan tanda khusus;

2) Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);                        3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;

4) Pemetaan indsutri hasil tembakau;

5) Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;

6) Penguatan kelmbagaan asosiasi industri hasil tembakau;

7) pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalaui penerapaan Good Manufacturing Practies (GMP).

Sementara itu, pembinaan lingkungan sosial dilakukan dengan cara antara lain: 1) pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;

2) penerapan manajeman limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);

3) Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;

4) peningkatan derajat kesehatan masyrakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Sosialiasai ketentuan di bidang cukai hasil tembakau adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui , memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Pemberantasan barang cukai ilegal di Jawa Timur dilakukan dengan cara:

1) pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di  peredaran atau tempat penjualan eceran;

2) penumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;

3) Pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Langkah Jawa Timur dan DBHCHT

Jawa Timur dikenal sebagai ikon penghasil tembakau dan rokok yang cukup dominan. Tanaman tembakau di Jawa Timur tersebar di 19 kabupaten serta industri rokok tersebar di hampir 20 Kabupaten/Kota dengan dua jenis yang dibudidayakan yaitu Voor-Oogst (sigaret) dan tembakau Besuki Na-Oogst (cerutu). Terkait dengan itu, eksistensi industri rokok di Jawa Timur  tidak dapat diabaikan, baik industri besar maupun industri kecil.  Keberdaan industri rokok di Jawa Timur saat ini tidak saja dalam bentun dana bagi hasil cukai hasil tembakau, tetapi lebih dari itu telah menyerap tenaga kerja secara langsung sekitar 6,4 juta jiwa dan tenga kerja tidak langsung kurang lebih berkisar 18 juta orang. Suatu angka yang tidak bisa dibilang remeh. Sementara areal tanaman tembakau di Jawa Timur diperkirakan 100-110.000 ha dengan produksi pada kisaran 70-80.000 ton atau produksi jenis sigaret mencapai 60-70% penyerapan tenaga kerja pada up stre dan down strem sekitar 8 juta orang. Dengan begitu terlihat jelas bahwa ada kaitan kebelakang dan kedepan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Dana alokasi cukai hasil tembakau tahun mencapai Rp. 200.000.000 ,- ( dua ratus milyar rupiah) seperti terinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomer: 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008. Dari total dana tersebut dialokasikan untuk lima provinsi  (kota dan kabupatennya). Kelima provinsi yang menerima adalah:

  1. Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp. 1.426.990,-
  2. Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 9.477.790.000,-
  3. Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 52.195.765.000,-
  4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 1.049,600.000,-
  5. Provinsi Jawa Timur sebesar  Rp. 135.849.855.000,-

Alokasi dana bagi  hasil cukai hasil Tembakau tahun anggaran 2008 untuk Jawa Timur dibagi untuk pemerintahan provinsi berjumlah Rp. 40.754.956.500,- dan sisanya dibagi untuk 38 pemerintah kota/kabupaten yang ditetapkan berjumlah Rp. 95.094.898.000,- dimana dana tersebut ditranfer ke Kantor Kas Daerah. Dengan alokasi dana tertinggi untuk Kota Kediri sebesar Rp. 9.481.172.000. Kedua diperuntukkan Kabupaten Kediri sebesar Rp. 9.332.287.000,- . Hal ini wajar mengingat kontribusi kedua wilayah tersebut  dalam menghasilkan cukai rokok dari industri rokok, khususnya PT. Gudang Garam cukup besar.

Terkait dengan implementasi kebijakan yang diisyaratkan oleh UU 39 th 2007 khususnya pasal 66A mengamanatkan  bahwa pembagian danabagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besarnya kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.

Dana bagi hasil cukai hasil Tembakau ada prinsip dan beberapa aktivitas yang menjadi kredo undang-undang yang harus dilakukan. Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau untuk Jawa Timur berpegang pada prinsip ‚keadilan‘. Realisasi penerimaan cukai harus didukung dengan menambah indikator dan bobot sebagai berikut:

  1. Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (40%);
  2. Jumlah pabrik rokok (20%), (sumber Kanwil Cukai I & II);
  3. Jumlah tenaga kerja (15%), (sumber Disnaker, BPS);
  4. Luas areal perkebunan tembakau (15%), sumber Badan Pusat Statistik);
  5. Luas areal pabrik rokok (10%), (sumber KP PBB).

Sementara implementasi aktivitas yang dapat dilakukan sebagaimana ketentuan daam UU No. 39/2007 pasal 66A tersebut adalah digunakan minimal untuk Pemetaan Industri rokok, Sosialisasi Ketentuan dalam Bidang Cukai, Pemberantasan barang kena cukai ilegal.  Dalam implementasinya kelima aktivitas dapat dilakukan dengan lebih terspesifik dan mengandeng instansi yang berkopemten. Misalkan saja,  pada program peningkatan kualitas bahan baku, pelaksanaannya dapat diamanatkan pada Dinas Perkebunan Kabupaten; atau program pembinaan industri dapat dilakukan oleh Disperindag Kabupaten; program pembinaan lingkungan sosial dapat dilakukan antar lintas instansi misalansaja Dinkes, Disnaker, Lingkungan Kabupaten. Semuanya harus dalam dilakukan secara terpadu antar instansi dalam kabupaten atau kota. Dengan begitu langkah selanjutnya dapat membentuk tim kelompok kegiatan terpadu dari lima program tersebut.

Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan dengan persetujuan menteri dengan komposisi 30% untuk propinsi penghasil, 40 % untuk kabupaten/ kota penghasil, dan 30 % untuk kabupaten/kota lainnya. Gubernur Jawa Timur mempunyai tanggung jawab mengelola dan menggunakan cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerah masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau. Bupati/walikota di wilayah Jawa Timur mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan , mendorong, dan melaksanakan kegiatan sesuai prooritas dan karakteristik daerah masing-masing. Apabila Bupati/ Walikota di daerah Jawa timur tidak melaksanakan sesuai aturan sehingga terdapat penyimpangan pada alokasi dana bagi hasil cukai tembakau maka akan diberikan sanksi berupa penangguhan hingga penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Pemberantasan cukai palsu rokok mempunyai tujuan untuk memperbaiki iklim persaingan usaha yang sehat dan menciptakan daya saing Industri Hasil Tembakau  yang sehat sehingga penerimaan daerah dari cukai tembakau dapat terus mengalami peningkatan. Pemberantasan peredaran cukai palsu di Jawa Timur memerlukan visi dan misi dari seluruh komponen di Jawa timur sehingga gannguan terhadap Industri hasil Tembakau (IHT) dapat di minimumkan. Untuk meminimumkan peredaran cukai palsu di Jawa timur dapat dilakukan  dengan cara melakukan  pembinaan dan penyuluhan dalam hal teknis dan teknologi di seluruh wilayah Jawa timur oleh Dinas Perindustrian Jawa Timur, Bea Cukai, Kepolisian daerah Jawa Timur dan masyarakat.

Pembinaan Industri Hasil Tembakau di Jawa Timur dapat dilakukan dengan cara melakukan poengembangan pola kemitraan antara petani tembakau dan cengkih dengan industri hasil tembakau di Jawa Timur sehingga jalur distribusi semakin efisien dan meningkatkan nilai tambah yang diperoleh oleh petani. Dengan pengembangan pola kemitraan tersebut akan memberikan dampak terciptanya sinergi antara petani dan industri hasil tembakau sehingga petani dapat menghasilkan tembakau sesuai dengan pesanan industri hasil Tembakau dan petani mendapatkan pembinaan dari Industri hasil tembakau.  Pembinaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas informasi dan komunikasi antara petani dan industri hasil tembakau yang akan mempengaruhi demand dan suplay kebutuhan tembakau di Jawa Timur. Peningkatan komunikasi tersebut mempunyai tujuan tidak terciptanya over supply tembakau sehingga dapat mendorong terciptanya keseimbangan supply dan demand bahan baku, penerapan good manufacturing practices (GMP), mendorong diversivikasi rokok dengan kadar tar dan nikotin yang semakin rendah, dan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) tembakau dan rokok.

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau apabila tepat penggunaannya dan pengalokasiannya maka secara berkala akan diharpakan dapat meningkatkan produksi tembakau yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan penerimaan cukai dari tembakau. Paling tidak terdapat  tujuh alternatif kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari cukai rokok antara lain:

1) penerapaan excise service system (ESS) yaitu komputerisasi pelayanan pita cukai hasil tembakau untuk mempercepat pelayanan pita cukai dan meningkatkan keakuratan data cukai hasil tembakau;

2) peningkatan sistem pengawasan sebagai penegakan hukum di bidang; 3) peningkatan perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pengawasa;

4)peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM di bidang pengawasan terutama untuk mencegah peredaran rokok tanpa cukai dan pita cukai palsu.

5) peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen cukai yang memperoleh prioritas utama, pelaksanaan audit secara reguler maupun secara insidentil serta audit bersama-sama DJBC, Direktorat Jendral Pajak, dan BPKP;

6) pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit;

7) pengkajian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kegiatan verifikasi dan audit. Dengan pelaksanaan tujuh alternative kebijakan maka akan berdampak terciptanya peningkatan jumlah penerimaan cukai hasil tembakau Jawa Timur .

Remark

                        Dari uraian diatas bebrapa hal yang dapat disimpulkan adalah dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk kegiatan pemerintahan di satu fihak, disamping semakin berfluktuasinya penerimaan non migas, serta semakin sulitnya memperoleh pinjaman luar negeri, maka diperlukan upaya peningkatan dana dari dalam negeri termasuk penerimaan cukai. Pelaksanaan pemungutan cukai rokok yang telah ditargetkan tetap terus diupayakan pencapaiannya, dengan mempertimbangkan  arah kebijakan umum yang telah digariskan. Pedomana pelaksanaan di tingkat provinsi perlu dibuat untuk dapat membuat rencana serta monitoring dan evaluasi dengan baik. Keterkaitan antar instansi harus padu. Dan dengan demikian Sustainibility Penerimaan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur dapat dipertahankan. Semoga. (ditulis bersama Dr. Ir Josi Ali Arifandi, MS pada tahun 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s