Mungkinkah Bondowoso Menuju Kawasan Agribisnis?

Pengantar  

Tema seminar kali ini yang bertajuk “Bondowoso menuju Kawasan Agribisnis” adalah seperti menemukan titik temunya ketika keinginan bergerak membangun daerah dibenturkan dengan realitas dan potensi yang ada. Kabupaten Bondowoso patut menyadari akan kelebihan dan kekurangannya. Paling tidak mengerti akan kondisi ini saja pasti akan mampu menginventarisir masalah dan bergegas mengemas dan merangkai kebijakan dan strategi daerah untuk mewujudkan kemakmuran daerah. Tidak pelak lagi maka mencerna Kabupaten Bondowoso berarti mencerna sebuah komunitas masyarakat yang hidup di area perdesaan dengan sebagian besar bergiat di sektor pertanian, tanpa bermaksud meninggalkan potensi sektor lainnya.

Kabupaten Bondowoso mempunyai distribusi pendapatan merata pada tingkat pendapatan rendah. Kabupaten Bondowoso  termasuk kategori daerah tertinggal.  Jumlah penduduk miskin  tahun 2005 mencapai 246.357 jiwa atau 34,91 % dari jumlah penduduk 705.659 jiwa. Sedangkan jumlah rumah tangga miskin mencapai 88.291 rumah tangga atau 35,09 dari jumlah rumah tangga sebesar 251.639 rumah tangga. Dan indikator kemandirian ekonomi daerah dimana diukur dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang mungkin dihimpun menunjukkan bahwa realisasi  PAD hanya sebesar Rp. 21.172.049.000 (2003), Rp. 18585.926 (2004)dan Rp. 20.778.927 (2005) dan hasil diatas lebih kecil dari target yang diinginkan tiap tahunnya.  Begitu pula dengan persentase dari APBD yang ada menunjukkan bahwa tahun 2004 hanya 5,94% meski meningkat menjadi 6,46%  kontribusi PAD Kabupaten Bondowoso. Tren positif terlihat juga dari indikator pertumbuhan ekonomi yang mampu dipertahankan pada kisaran 5 % dalam 4 tahun terakhir. Hal ini ikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita yang juga bergerak menuju tren positif dari Rp. 4.075.826 pada tahun 2006 menjadi Rp. 4.580.771 pada tahun 2007. Sehingga Kabupaten Bondowoso dihadapkan pada berbagai masalah yang perlu ditangani secara serius, terencana dan berkelanjutan.

Yang menarik dari Kabupaten Bondowoso dengan dominasi  struktur ekonomi sektor pertanian dan pedesaan sungguh menampakan pola kemasyarakatannya masih dikategorikan tinggal di daerah homogen (homogeneous region) yaitu suatu daerah tunggal karena daerah-daerah tersebut mempunyai ciri yang seragam, baik yang bersifat ekonomi, geografik maupun yang bersifat sosial dan politik.  Menuntut pola dan strategi pembangunan yang mampu merubah memanfaatkan potensi kawasan Bondowoso yang memiliki endowment factor ekonomi alam yang melimpah. Dengan demikian arah pengembangan industri sebagai penopang perekonomian masyarakat harus dipolakan pada pengembangan agroindustri.

Bulan Juni silam (kabarbisnis.com; 23/6/09), modal percaya diri sebenarnya sudah dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso. Dengan diterimanya penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso paling tidak membuktikan  bahwa kabupaten ini memiliki kemampuan meningkatkan produksi beras dimasa datang. Konon, Kabupaten Bondowoso  berancang-ancang menjadikan pertanian di Bondowoso sebagai pertanian organik. Pencanangan pengembangan menuju pertanian organik tersebut, sebagai momentum yang sangat menguntungkan dengan memanfaatkan limbah kotoran ternak yang sangat banyak jumlah populasinya baik berupa ternak besar, kecil dan unggas menjadi nilai yang ekonomis. Sungguh niatan yang harus dilanjutkan dalam suatu blue print yang jelas dan tersosialisasi dengan seksama kepada para pelaku agribisnis di Kabupaten Bondowoso.

Menemukenali hal-hal tersebut diatas, maka tulisan kecil ini hanya hendak mencoba sharing pemahaman pengembangan agribisnis di daerah khususnya pemerintahan kabupaten Bondowoso dari konsepsi-konsepsi teoritis hingga beberapa gagasan faktual yang dimungkinkan untuk diimplementasikan.

Konsepsi Agribisnis dan Pembangunan Daerah

Definisi Agribisnis

“The sum total of all operation involved in the mnufacturing and distribution of farm supllies; production activities on the frm; and the storage, processing and distribution of farm commodities and item made from them.”

Pengertian agribisnis tersebut diatas menjelaskan bahwa semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau suatu usaha agroindustri. Meski demikian per definisi masih saling tumpang tindih dengan definisi/pengertian agroindustri. Sebenarnya sampai saat ini belum ada batasan yang jelas antara agribisnis dengan agroindustri. Dari sudut pandang aktivitas sulit membedakan pengertian antara agribisnis dan agroindustri. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa agroindustri adalah bagian dari agribisnis, yaitu proses pengolahan hasil pertanian. Sedangkan agribisnis dipandang sebagai rangkaian aktivitas yang terkait dengan usaha pertanian. Dari segi harfiah agroindustri adalah industri yang terkait dengan kegiatan pertanian, sedangkan agribisnis adalah usaha yang terkait dengan pertanian.

Dengan demikian, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem: (1)pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian; (2) produksi pertanian atau usahatani; (3) pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri; (4) distribusi dan pemasaran hasil pertanian; (5) penunjang pertanian. Sistem tersebut dapat dilihat sebgai runtut kegiatan yang berkesinambungan mulai dari hulu ke hilir sehingga keberhasilan pengembangan agribisnis ini sangat bergantung pada kemajuan yang dapat dicapai pada setiap sumpul yang menjadi subsistemnya (Syafa’at, 1999).

Secara garis besar, konsepsi agribisnis pada saat ini lebih menekankan pada pengembangan subsistem agribisnis secara fisik tanpa diikuti secara nyata oleh pengembngan sistem kelembagaan atau organisasi yang mengkoordinasi seluruh kegiatan sepanjang alur vertikal sistem agribisnis yang bersangkutan, sehingga kegiatan agribisnis yang ada saat ini sulit dikoordinasikan secara solid. Konsep industrialisasi pertanian juga memerlukan reorientasi, dari persepektif pembangunan ekonomi makro menjadi perspektif organisasi atau kelembagaan. Dengan demikian, industrialisasi pertanian dapat dipandang sebagai upaya penataan organisasi (bukan mekanisasi dalam pengeritan selama ini) yang menyangkut pengaturan struktur dan pola hubungan antara para pelaku ekonomi pada seluruh kegiatan sepanjang alur vertikal sistem agribisnis.

Pola perspektif tersebut memandang industrialisasi pertanian sebagai operasionalisasi dari konsep agribisnis. Konsep tersebut mengandung makna betapa pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan dan penerapan teknologi serta mengorganisir suatu usaha pengelolaan sumber daya, sehingga menghasilkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Lebih dari pada itu, pada galibnya agribisnis dimengerti sebagai paradigma pembangunan. Setiap komponen agribisnis dipandang sebagai sebuah sistem yang terpadu secara vertikal mulai dari pengadaan input pertanian sampai dengan distribusi produk-produk pertanian ke tangan konsumen akhir. Dengan kata lain, agribisnis harus dikelola secara “integratif”. Ini merupakan sebuah paradigma baru dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia.

Dalam era globalisasi ini arah pengembangan agribisnis juga harus mampu memunculkan keunggulan kompetitif, efisiensi dan berwawasan lingkungan serta bertumpu pada sumberdaya lokal agar terwujud suatu sistem yang berkelanjutan. Globalisasi dan pasar bebas menuntut kemampuan bersaing yang tinggi pada produk-produk yang dihasilkan agar tetap mampu bertahan dalam persaingan tersebut.

Mencermati Pembangunan Daerah

Dewasa ini pola pengembangan ekonomi daerah haruslah diarahkan pada proses yang mana pemerintah daerah dan/atau kelompok berbasis komunitas mengelola sumberdaya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru dengan sektor swasta, dan atau diantara mereka sendiri, untuk menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah.

Ciri utama dari pengembangan ekonomi daerah adalah titik beratnya pada kebijakan “endogenous development” menggunakan potensi sumberdaya manusia, institusional dan fisik setempat. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa orientasi pengembangan daerah harus mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi (Blakely, 1994). Tabel berikut sekedar mengingatkan kita pada suatu paradigma pembangunan daerah yang harus sama-sama kita pahami yaitu pergeseran konsep pengembangan daerah.

Tabel Pergeseran Konsep Pengembangan Ekonomi Daerah

KOMPONEN KONSEP LAMA KONSEP BARU
Lapangan Kerja Lebih Banyak perusahaan =  lebih banyak lapangan kerja Perusahaan yang mengembangkan pekerjaan berkualitas  yang sesuai untuk penduduk setempat
Basis Pembangunan Pembangunan sektor ekonomi Pembangunan kelembagaan ekonomi baru
Aset Lokasi Keuntungan komparatif berdasar aset fisik Daya saing berdasarkan kualitas lingkungan
Sumberdaya Ketersediaan tenaga kerja Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Blakely, 1994

Mencermati hal tersebut maka apapun pola kebijakan dan strategi yang diambil maka harus ditandaskan bahwasannya pengembangan ekonomi daerah harus mempunyai satu tujuan, yaitu: meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja tersedia untuk penduduk setempat. Dalam mencapai itu, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus pro pengembagan ekonomi daerah, atau sinkron dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang telah disepakati bersama.

Premis diatas sangat penting, terlebih mengkaitkan kebijakan sektor pertanian pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Mason (1996) menegaskan bahwa  terdapat beberapa determinan kemiskinan di pedesaan. Ada tiga hal yang perlu cermati yaitu: pertama, human capital endowment yang belum memadai, sehingga menyulitkan proses transformasi tenaga kerja antar sektor. Terdapat perbedaan yang menyolok antara net atau gross enrollment ratio antara desa dan kota, khususnya pada tingkat sekolah menengah pertama dan atas. Kedua, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Kedua hal tersebut mempunyai peranan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan didaerah pertanian, yaitu (a) kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan mengurangi marjin transportasi; apalagi dikaitkan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa peranan biaya transportasi makin meningkat dalam total harga harga pada tingkat konsumen. Untuk itu pengurangan marjin transportasi akan memberikan tambahan keuntungan bagi para petani; dan (b) perbaikan jumlah stok dan kualitas infrastruktur juga akan memberikan bargaining position yang lebih kuat bagi petani dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar, baik dalam sektor keuangan maupun pemasaran. Ketiga, distribusi kepemilikan lahan yang semakin kecil, khususnya di Jawa.

Dikaitkan dengan konteks, pembangunan ekonomi secara umum maka memprioritaskan pada pertumbuhan industri semata dan  dengan tegas mengesampingkan pertanian diyakini akan  memuncukan  setidaknya dua masalah yaitu: (1) stagnasi pasar domestik, dan (2) masalah neraca pembayaran. Untuk itu apabila pendapatan masyarakat perdesaan tidak meningkat maka pertumbuhan pasar dalam negeri dan permintaan barang barang manufaktur akan terbatas. Namun demikian adalah sebaliknya, keberhasilan pembangunan sektor industri dan perkotaan akan meningkatkan permintaan komoditas pertanian. Kalau produksi pertanian tidak meningkat, maka impor akan meningkat dan berakibat timbulnya masalah neraca pembayaran.

 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Agribisnis di Kabupaten  Bondowoso

Kabupaten Bondowoso memiliki peluang yang luas dalam pengembangan sektor pertanian produktif dan modern.  Secara spesifik adalah pengembangan agroindustri dengan memperhatikan aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia secara intensif. Meski juga harus dengan seksama memperhatikan kemungkinan penurunan kemampuan sumber daya alam dalam menopang perekonomian maka aspek sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian yang lebih.

Jika dipahami dengan seksama, data menunjukkan bahwa daya dukung lahan di Kabupaten Bondowoso sekitar 90,10% digunakan untuk persawahan, tanah kering, perkebunan, kehutanan, rawa dan tambak. Sisanya sekitar 9,90% lebih digunakan untuk pemukiman, industri, lahan tidur dan pertambangan. Paling tidak untuk kehutanan sebesar 35,77%, tegalan sebesar 27,67% dan persawahan 20,76%. Pemukiman 4,67% dan industri dibawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi input sektor pertanian masih relative terbuka untuk dioptimalkan.

Ragam pola tanam yang dikembangkan menunjukkan bahwa sektor petanian Kabupaten didominasi oleh tanaman pangan dengan  7 komoditas andalan yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai.

Produksi padi berkisar 309.211,00 ton tahun 2007 dengan dukungan lahan seluas 54.922,00 Ha. Disusul komoditas jagung dengan produktivitas berkisar 42.716,00  ton tahun 2007. Selanjutnya adalah komoditas buah-buhan dengan dukungan lahan seluas 17.658,00 Ha mampu berproduksi sebesar 181.524,00 ton. Ragam tanaman buah-buahan didominasi oleh mangga, rambutan, pepaya, nangka, durian, pisang dan jeruk.

Secara keseluruhan daya dukung lahan juga ditunjukkan oleh sub sektor perkebunan dimana luas perkebunan di Kabupaten Bondowoso mencapai 5,68% atau 9.153,32 hektar yang terdiri dari perkebunan rakyat sebesar 2.676,06 hektar dan perkebunan besar seluas 6.181,2 hektar dan sisanya dalah kebun campuran seluas 296,06 hektar. Komoditas perkebunan yang diusahakan meliputi: pinang, randu, jambu mete, kopi arabika rakyat/perhutani, cengkeh, tembakau, asam, kencur dan jahe.

Pada posisi sub sektor kehutanan juga menunjukkan data yang cukup selaras dengan kemungkinan pengembangan agribisnis, dimana sub sektor ini memiliki luas sekitar 53.744,30 hektar tahun 2006 yang meliputi hutan produksi seluas 27.587,09 hektar, hutan lindung seluas 24.850,92 hektar. Potensi lain juga dimiliki oleh sub sektor peternakan dengan 42.188 ekor kambing dan domba  sebesar 83.159 untuk tahun 2006. Selain itu juga sektor perikanan baik dari hasil ikan budidaya dalam keramba, kolam maupun mina padi dan air mengalir. Produksi hasil ikan di perairan umum sebesar 683.738 kg yang terdiri dari waduk, sungai dan rawa.

Pengembangan agribisnis masih  mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Bondowoso dimasa yang akan datang karena :

1) Sektor pertanian masih menyumbang sekitar 22,3 % dari produk domestik bruto;

2) Sektor pertanian mampu menyediakan sekitar 54 % dari angkatan kerja yang ada sehingga diharapkan mampu mengurangi jumlah orang miskin di pedesaan;

3) Sektor pertanian menyediakan keragaman menu pangan dan sector pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat;

4) Sektor pertanian mampu mendukung sector industri, baik industri hulu maupun industri hilir dan dapat menghasilkan devisa yang cukup besar .

Lebih dari pada itu, mencermati potensi diatas maka beberapa point keunggulan yang dapat diraih jika pemerintah Kab. Bondowoso konsisten dalam  pengembangan agribisnis di antara lain :

  • Dilihat dari sisi sektor tenaga kerja, kegiatan pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang terbesar dan merupakan sumber pendapatan mayoritas penduduk;
  • Dilihat dari sisi sektor pangan, pertanian merupakan penghasil makanan pokok penduduk, peran ini tidak dapat disubstitusi secara sempurna oleh sektor ekonomi lainnya;
  • Dilihat dari sisi sektor ekonomi makro, komoditas pertanian sebagai penentu stabilitas harga, yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Harga produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam Indeks Harga Konsumen sehingga dinamikanya sangat berpengaruh terhadap inflasi;
  • Dilihat dari sisi sektor perdagangan, akselerasi pembangunan pertanian sangat penting untuk mendorong transaksi ekonomi;
  • Dilihat dari sisi sektor industri, komoditas pertanian merupakan bahan industri manufaktur pertanian;
  • Dilihat dari sisi sektor pembangunan daerah, pada tataran pelaksanaan pertanian memiliki keterkaitan antara regional dan sektoral yang sangat tinggi;
  • Dilihat dari sisi penanggulangan kemiskinan, sektor-sektor agroindustri merupakan kegiatan mayoritas yang mengikutsertakan kelompok masyarakat miskin dan berada dalam kawasan tertinggal;
  • Dilihat dari sisi investasi, sektor-sektor agroindustri merupakan kegiatan yang paling banyak menarik dan menghimpun investasi, terutama investasi asing.

Meski demikian konon Kabupaten Bondowoso dengan dukungan lebih dari 2.820 kelompok tani dan sekitar 134.071 petani bersama komponen pemerintah dan lembaga pendukung lainnya tetap harus mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam perkembangan struktur agribisnis di Kabupaten Bondowoso (umumnya juga terjadi di Indonesia), yaitu antara lain:

  1. Fenomena tipe dispersal

Fenomena pengembangan agribisnis tersendat oleh menjamurkan tipe dispersal yang menempel dalam . Artinya bahwa tidak ada hubungan organisasi fungsional antara pelaku usaha. Disini praktis bahwa hubungan didikte dan diikat oleh suatu mekanisme pasar semata. Pada tipe ini kekhawatiran yang muncul adalah tidak adanya hubungan langsung dan impersonal sehingga memungkinkan timbulnya peluang ekploitatif diantara pelaku usaha. Kemungkinan lebih buruk adalah timbulnya secara sporadis asosiasi pengusaha sejenis yang bersifat asimestris. Pada posisi ini maka peluang munculnya kartel tidak dapat terelakkan, lebih dari pada itu adalah munculnya kekuatan monopsonistik dan monopolistis. Anatomi pasar yang demikian maka korban yang jelas adalah di sisi petani dengan harga produksi yang akan ditekan serendah mungkin karena pasar yang cenderung monopsonistik dan konsumen akan disuguhkan harga yang cukup tinggi akan suatu produksi pertanian karena pasar yang cenderung monopolistik.

Peluang munculnya fenomena tipe dispersal dalam agribisnis inilah yang mengharuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso harus antisipatif, terlebih dalam memproteksi komoditas agribisnis unggulan. Posisi tawar petani harus mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten Bondowoso dengan produk-produk hukum di bidang pertanian secara umum dan agribisnis secara khusus. Jelasnya perkembangan agribisnis tipe dispesal ini akan tidak kondusif dan kontra produktif baik secara mikro dilihat dari sisi agribisnis maupun secara makro dilihat dari aspek pertanian secara luas.

Disamping itu hal yang perlu di pikirkan adalah Kepadatan agraris, kondisi infrastruktur, dan tingkat perkembangan ekonomi mempengaruhi laju pertumbuhan pendapatan rumah tangga perdesaan. Biasanya dengan  kepadatan agraris yang tinggi, peranan sektor nonpertanian lebih dominan dan perbaikan tingkat pendapatan masyarakat ditentukan oleh produktivitas kerja di sektor ini.

  1. Kesenjangan Kelembagaan

Besarnya jumlah petani, kecilnya skala usaha ditambah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya informasi adalah masalah yang kasat mata terlihat dihampir semua pedesaan di Indonesia tidak terkecuali di Kab. Bondowoso. Dominasi ini kadang sulit dibongkar ditambah adanya keyakinan bahw persoalan yang berlaku pada masyarakat perdesaan adalah rasionalitas sosial yang lebih mementingkan kebersamaan ketimbang persaingan. Prinsip moral lebih dominan daripada rasionalitas ekonomi sehingga pendekatan ekonomi akan sulit “bekerja” pada masyarakat desa. Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi, malahan akan menimbulkan resistensi (Marshus, 1995). Melihat relalitas ini,maka membongkar pemahaman petani sebagai aktor utama agribisnis harus terus dilakukan. Penguatan sistem kelembagaan di tingkat petani dan pedesaan harus dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan desa, pengembangan kemitraan bisnis pertanian, dan peningkatan daya saing. Meski yang harus diwaspadai bahwa pemberdayaan kelembagaan di tingkat desa terkadang tidak semata-mata pengembangan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pertanian namun bias pada masalah politik dan kekuasaan.

  1. Culture Building

Sering kali aspek kultur atau budaya setempat kurang mendapat perhatian utama, dan dianggap kontans. Meski jika ditelaah lebih dalam aspek kultur memiliki pola yang dinamis. Hambatan perkembangan agribisnis secara luas bisa didapati dari kemampuan mengelola faktor risiko dan ketidakpastian (risk dan uncertainty). Untuk itu percepatan pengembangan agribisnis tidak semata-mata berakhir dari konsep hebat (blue print) agribisnis diatas kertas, namun juga kemampuan pelaku agribisnis untuk mengadopsi dan mengadaptasi program-program pembangunan pertanian dan agribisnis secara utuh. Budaya kerja produktif bagi pelaku utama agribisnis adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Pola dan pemahaham modern dan berkesinambungan dalam usaha tani dengan mempertimbangkan risk and uncertainty dapat menjadi modal budaya kerja produktif yang tantangan untuk dikembangkan.

  1. Kesenjangan investasi dan infrastruktur

Adanya kesenjangan pusat dan daerah masih begitu tajam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan investasi yang  kedaerah. Hukum uang bahwa money follow the trade seperti menemukan konteksnya. Kesenjangan ini meninsyaratkan adanya under investment di daerah. Untuk itu pada era otoda ini maka daerah harus memiliki kiat untuk mendatangkan investasi dari luar. Daerah yang pro investasi akan memiliki peluang mengedepankan pola unggulan pembangunan daerahya.  Sehingga ikutan yang terjadi terjadi perbaikan pranata pendukung agribisnis yang lain salah satunya adalah perbaikan infrastuktur secara tegas.

  1. Kesenjangan Teknologi dan Pengetahuan

Pelaku agribisnis di daerah, paling tidak dialamatkan ke petani saja, telah terlihat dengan jelas bagaimana para petani kita masih sangat tertinggal dalam kemampuan adopsi teknologi karena satu aspek saja yaitu pendidikan dan pengetahuan mereka tidak menjangkau sebuah inovasi dalam bidang teknologi. Pemerintah daerah haruslah aktif dalam mengatasi masalah rendahnya adopsi petani dengan mengembangkan teknologi baru yang diusahakan sedapat mungkin sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan petani dan sesuai pula dengan sumberdaya alam, sumberdaya sarana dan prasarana setempat serta kondisi petani setempat (farmer’s circumstances). Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan pelaku agribisnis terutama petani menuju masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Kemajuan teknologi padahal dapat diharapkan untuk meningkatkan daya saing produk daerah sehingga dapat menurunkan biaya per unit output atau (unit output cost/UOC), meningkatkan volume produksi, dan menyesuaikan karakteristik produk dengan prefensi konsumen. Oleh karena itu teknologi di masing-masing simpul agribisnis haruslah dikembangkan mulai dari produksi hingga pemasaran.

  1. Akses Kelembagaan Finansial dan Pasar

Akses permodalan adalah kendala yang sering dijumpai dari usaha tani hampir diseluruh Indonesia. Untuk itu maka harus berani memulai melakukan strategi jemput bola dalam menanggulangi masalah ini. Dunia perbankan masih dihadapkan pada kenyataaan bahwa sektor pertanian adalah sector yang rawan dan tidak menguntungkan. Sehingga banyak target sector pertanian yang terbengkelai hanya karena masalah kekurangan modal di petani sehingga proses produksi tidak berjalan maka yang terjadi adalah langkanya produk dan harga menjadi malah. Ikutannya adalah munculnya distorsi pasar agriproduk. Kenyataan ini perlu penataan/regulasi yang jelas dan terarah. Sehingga keseimbangan ekonomi terjadi di pasar.

Lebih dari semuanya maka model pengembangan agribisnis kedepan harus memperhatikan aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mempertimbangkan daya saing dari sebuah industri nasional maupun daerah  sebagai kemampuan untuk bersaing serta  memiliki pasar yang superior melalui laba yang tinggi dan konstan dibandingkan dengan pesaingnya perlu dipikirkan. Memahami keterkaitan komponen-komponen penting dalam pengembangan agribisnis tidak dapat dilupakan.

Penutup

Bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso kedepan mempertimbangan konsepsi agribisnis dalam  pembangunan daerah tidaklah suatu kesia-siaan. Sangat mungkin pengembangan agribisnis dilakukan oleh Kabupate. Bodowoso. Paling tidak baseline sektor pertanian dan kultur bisnis pertanian adalah sesuatu yang jelas terlihat mata di hamparan bumi Bondowoso. Yang patut digarisbawahi adalah mampukan melakukan re-intepretasi dan re-kreasi untuk mengatasi masalah berkelindannya masalah-masalah yang ada dalam dimensi sosial ekonomi kemasyarakatan di Kab. Bondowoso. Positifnya adalah kabupaten ini mampu  meredam gejolak depresiasi dan disfungsi dari social dan cultural capital yang dapat melemahkan kerukunan dalam nuasa bisnis pertanian. Meski mungkin perlu institutional engineering untuk menutup kelemahan-kelemahan yang ada di spasial pedesaan dengan segala keterbatasan yang dimiliki para pelaku agribisnis. Kegiatan agribisnis mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (backward and forward linkages) yang sangat besar. Untuk itu bagi Kabupaten Bondowoso adalah peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan agribisinis.  Terlebih dengan keunggulan wilayah yang cukup menyakinkan. Hanya dibutuhkan pengelolaan dan komitmen untuk membangun sector pertanian bertumpu pada agribisnis yang bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan pemanfaatan sumber daya local yang melimpah.

Akhirnya yang harus kita garis bawahi, pengembangan agribisnis di daerah adalah komitmen bersama. Komitmen antara pelaku usaha dari hulu hingga hilir dan komitmen pemerintah daerah untuk maju bersama membangun daerah dengan mengembangkan simpul-simpul agribisnis dan distorsi pasar. Menutup celah kelemahanan sumber daya manusia daerah dan mengantispasi faktor-faktor eksternal yang ada dengan perlindungan, pembinaan serta pemberdayaan agribisnis daerah. (Makalah seminar bertema Bondowoso Menuju Agribisnis, 2009)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s