Peran Petani Dalam Pengembangan Program Kemitraan

Pengantar

Ikon pembangunan sektor pertanian di daerah maupun nasional berkelindan diantara rupa  dimensi yang saling dipengaruhi oleh banyak aspek seperti  lingkungan strategis yang berubah bersamaan dengan era globalisasi ekonomi-liberalisasi perdagangan, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen, serta kelestarian lingkungan. Kenyataan ini tentunya memunculkan permasalah pertanian yang komplek dan  menuntut adanya perubahan cara beroperasinya kelembagaan-kemitraan usaha  tani antara petani dan perusahaan.

Sementara melihat lebih jauh mengenai wacana pengembangan agribisnis sebagai koridor usaha tani yang tangguh diarahkan pada pemenuhan tegaknya  empat pilar penunjang (Suwandi, 1995), yaitu (1) Eksistensi semua komponen agribisnis secara lengkap di kawasan sentra produksi; (2) Pentingnya kemitraan usaha antar pelaku agribisnis; (3) Iklim usaha yang kondusif; dan (4) Adanya gerakan bersama dalam memasyarakatkan agribisnis. Mencermati hal tersebut maka agribisnis yang didukung oleh peran aktif petani yang memiliki wawasan luas kedepan didukung oleh elemen kelembagaan lainnya menjadi keharusan dalam menciptakan pertanian yang tangguh berkelanjutan.

Untuk itu tulisan ini difokuskan pada diskusi mengenai peran petani dalam kaitannya dengan eksistensi program kemitraan yang ada.  Dalam konteks ini akan dipaparkan wacana konsepsional dan empiris yang ada.  Diakhir tulisan dibahas mengenai sinergitas petani dan perusahaan dalam program kemitraan yang dianalisis dengan pisau kelembagaan.

Mencermati Kembali Konsepsi Kemitraan

Dalam wacana empiris keberadaan contract farming atau di Indonesia dikenal dengan program kemitraan memunculkan tanggapan  yang beragam. Pendapat  Glover (1984) dalam Contract Farming and Smallholders Out Grower Schemes in Less Developed Countries membahas dengan baik beda persepsi tentang kemitraan. Paling tidak terdapat dua kubu pemikiran yang masing-masing mewakili kalangan pro dan kontra, yakni Harvard Business School (HBS) dan Food First (FF). Aliran pemikiran HBS cenderung menfokuskan pada kenyataan bahwan pertanian adalah sebuah sistem internasional dan meyakini bahwa petani dapat memperleh keuntungan bila terlibat di dalamnya. Dengan sendirinya HBS berkeyakinan bahwa  agribisnis yang berbasis pola kemitraannya dapat mempercepat pembangunan wilayah perdesaan di negara berkembang.  Sementara itu, aliran pemikiran FF cenderung sebaliknya bahwa  internasionalisasi pertanian dapat membahayakan petani kecil dengan mendorong mereka keluar dari produksi tanaman pangan tradisional dan mengeksploitasi mereka dalam bentuk kontrol berlebihan atas lahan, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya.

Namun demikian kontroversi dan beda opini tetang kemitraaan hendaknya bermuara pada kebaikan bersama antara petani dan perusahaan dalam mendukung iklim positif ekonomi daerah dan nasional. Kemitraan usaha pertanian dapat di gunakan sebagai salah satu aspek penting dalam mendongkrak pertumbuhan sector pertanian di Indonesia. Pola kemitraan usaha yang dapat berupa pola Inti-Plasma, pola Bangun Operasi Transfer (BOT), pola Kerja Sama Operasional (KSO), pola Kontrak Farming, pola Dagang Umum, dan pola Waralaba (Franchise) Baharsyah (1977).

Kemitraan dalam bentuk contract farming misalnya adalah sistem pertanian kontrak antara satu pihak dengan pihak yang lain.  Kemitraan contract farming adalah satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, petani, peternak dan nelayan kecil dapat beralih dari usaha tradisional/subsisten ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan petani, peternak dan nelayan kecil yang ikut dalam kontrak tetapi juga mempunyai efek berlipat ganda (multiplier effects) bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas.

Lebih daripada itu kemitraan (contract farming) dapat juga dimaknai sebagai sistem produksi dan pemasaran berskala menengah, dimana terjadi pembagian beban resiko produksi dan pemasaran diantara pelaku agribisnis dan petani, peternak dan nelayan kecil; kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transaksi. Menurut Eaton dan Shepherd (2001) dalam bukunya Contract Farming: Partnership for Growth, membagi contract farming menjadi lima model.

  • Pertama, centralized model, yaitu model yang terkoordinasi secara vertikal, dimana sponsor membeli produk dari para petani dan kemudian memprosesnya atau mengemasnya dan memasarkan produknya.
  • Kedua, nucleus estate model, yaitu variasi dari model terpusat, dimana dalam model ini sponsor dari proyek juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan.
  • Ketiga, multipartite model, yaitu biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani.
  • Keempat, informal model, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap wiraswasta perseorangan atau perusahaan kecil yang biasanya membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani berdasarkan musiman.
  • Kelima, intermediary model.

Di Indonesia secara umum kita mengenal empat tipe kontrak/kemitraan, yaitu:

  • Pertama, tipe kemitraan inti plasma yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra bertindak sebagai plasma inti. Perusahaan mitra membina kelompok mitra dalam hal a) penyediaan dan penyiapan lahan (kandang), b) pemberian saprodi (sapronak), c) pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi, e) pembiayaan, dan f) bantuan lain seperti efisiensi dan produktifitas usaha.
  • Kedua, tipe sub kontrak, yaitu hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
  • Ketiga, tipe dagang umum, yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Keempat pola kerjasama operasional, yaitu kelompok mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan/budidaya.

Berangkat dari pemahaman konsepsional kemitraan diatas maka mendudukkan masalah bahwa agen pertanian yang dalam hal ini petani sebagai satu satuan pemahaman pertanian harus mendapat telaah seimbang. Kemitraan pertanian haruslah mampu meredusir, misalnya kecemasan-kecemasan bahwa petani kecil akan “terperangkap” dalam suatu kontrak, adanya akibat sosial yang negatif dengan adanya ‘ekonomi uang tunai’ (cash economy), serta makin sempitnya pasar lokal karena produksi sistem kontrak haruslah diminimalisir.

Peran Petani: Antara Partisipatif dan Produktivitas Pertanian

Per definitif petani Indonesia dapat diartikan sebagai warga Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang, paling tidak demikian bunyi yang termaktup didalam Peraturan Menteri Pertanian No: 273/Kpts/OT.160/4/2007.

Lebih jauh dalam kaitannya dengan pemberdayaan petani maka petani seyogyanya memiliki wadah untuk belajar, mengajar, bekerjasama antar petani maupun kelompok lain serta mencapai usaha skala ekonomi diwajibkan membentuk kelompok tani.  Untuk maka kelompok tani diartikan sebagai  kumpulan petani /peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial-ekonomi–sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya petani adalah subjek utama penentu produktivitas usaha tani yang dikelolanya. Jelasnya berdasarkan naluri petani menginginkan usaha taninya memberikan manfaat tertinggi dari sumber daya yang  Dikelola. Produktivitas sumber daya usaha tani bergantung pada teknologi yang diterapkan dan aspek-aspek pendukung. Oleh karena itu, kemampuan dan kemauan petani mengadopsi teknologi budi daya anjuran merupakan syarat mutlak tercapainya upaya pengembangan pertanian di suatu daerah didalamnya juga wawasan petani dalam memahami iklim usaha pertanian dan kemauan untuk meminisasi risiko usaha. Salah satu aspek dalam peningkatan produktivitas pertanian adalah kejelasan pemasaran disamping kejelasan proses budidaya. Kemitraan adalah salah satu cara dalam memberikan kepastian produktivitas dalam berbudidaya tanaman.

Peran petani dapat diusahakan melalui upaya persuasive mengikutsertakan petani berpartisipasi dalam pengembangan budidaya tanaman dengan mennggunakan  metode dan cara yang layak dan hadap masalah . Petani dilibatkan dalam identifikasi masalah dan analisis  pengembangan usaha tani, percobaan lokal, demplot, promosi yang lebih luas, penyusunan modul pelatihan, rencana usaha bersama. Untuk itu menumbuhkan pola parsipasi efektif yang didukung pranata social dan media interaksi untuk perubahan perilaku melalui adopsi tata nilai dan teknolgi serta struktur yang relevan dengan lokalitas hendaknya digalakkan  (Adjid 1985).

Sinergi Petani dan Perusahaan: Pendekatan Kelembangaan

Peran petani dalam pendukung sektor pertanian adalah final. Ditangan petani, citra pertanian kita dinilai. Baik buruknya rekor pertanian kita ada ditangan mereka. Namun demikian petani tidak dapat berdiri sendiri didalam sistem pertanian. Di alam modern seperti sekarang kerjasama untuk membangun sektor pertanian mutlak dilakukan. Kemitraan adalah salah satu solusi menuju keberhasilan pembangunan agribisnis.

Petani adalah subyek pertanian, meskipun bukan satu-satunya. Petani memiliki kaitan kedepan dan kebelang kuat dengan lembaga atapun perorangan yang bergerak dinamis sektor pertanian. Biasanya pergerakan petani dengan pemangku kepentingan pertanian yang lain diwadahi dalam koridor sepemahan dan memiliki  integritas yang tinggi serta saling mempercayai. Bentuk relasi antar petani dan pemangku yang lainnya adalah wujud dari suatu kelembagaan.  Kelembangaan petani dapat berwujud suatu relasi sosial yang melembaga (non formal institution), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (formal institution). Sebagai contoh kelembagaan adalah: (1) kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) kelembagaan penyediaan permodalan, (3) kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (4) kelembagaan usahatani. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus. Contoh, kelompok tani, klinik agribisinis, koperasi, dan lain lain. Kelompok tani misalnya, dapat menjalankan fungsi penyediaan saprotan sampai dengan pemasaran hasil pertanian.

Dalam konteks kelembangaan pertanian inilah, peran petani dalam pola kemitraan untuk mendukung sektor pertanian adalah sebagai penentu. Kelembagaan dalam konsepsi kemitraan (contract farming) mengarus pada pengertian bahwa usaha tani yang didasari kontrak antara satu lembaga atau perusahaan yang berperan sebagai pengolah atau pemasar hasil-hasil pertanian dengan petani yang berperan sebagai produsen primer yang menjual hasil produksinya kepada perusahaan negara ataupun swasta dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Kemitraan merupakan kerjasama antara petani kecil dengan perusahaan swasta yang bentuk kesepakatan di antara keduanya dibuat secara tertulis. Biasanya bagi pihak yang melanggar (biasanya anggota kelompok tani) akan mendapatkan sangsi dikeluarkan dari kerjasama, seperti pada kasus kerjasama kontrak pemasaran mangga gedong antara PT. Indofresh dan asosiasi petani mangga di Majalengka, PT. Indofood Fritolay Makmur dengan petani kentang atlantik di Garut Jawa Barat, dan PT. Putra Agro Sejati dengan petani sayuran di Karo (Saptana et al., 2005).

Pola kemitraan yang menyangkut industri dan petani secara langsung merupakan satu mekanisme yang mungkin dapat meningkatkan penghidupan petani kecil di daerah pedesaan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani kecil. Melalui kontrak, agro-industri dapat membantu petani kecil beralih dari pertanian subsistensi atau tradisional ke produksi hasil-hasil pertanian yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Ini tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan petani kecil yang ikut dalam kontrak tetapi juga mempunyai efek berlipat ganda bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas.

Kemitraan  pertanian kontrak adalah sistem produksi dan pemasaran berskala menengah dimana terjadi pembagian beban resiko produksi dan pemasaran diantara pelaku agrobisnis dan petani kecil. Sistem ini dapat dilihat sebagai suatu terobosan untuk mengurangi biaya transaksi yang tinggi akibat kegagalan pasar dan/atau kegagalan pemerintah dalam menyediakan sarana (input) yang diperlukan (misalnya kredit, asuransi, informasi, prasarana dan faktor-faktor produksi lainnya) dan lembaga-lembaga pemasaran.

Jika diatas lebih banyak diwacanakan peran kemitraan dalam mendukung petani, maka disisi yang sebaliknya tidak sedikit peran petani didalam mendukung sektor pertanian. Meski tumbuh kembangnya kesadaran petani dalam mendukung program kemitraan harus mendapat dasar penalaran yang masuk akal dimata petani. Pemahahan aspek pendidikan dan aturan hukum mutlak  dimengerti oleh petani. Sebab tidak dapat dipungkiri petani sering kali dipihak yang kalah dan lemah. Mengeleminir posisi petani sehingga memiliki daya tawar adalah aspek yang perlu diperhatikan kedepan.

Bagaimanapun petani adalah  agen utama pertanian yang dinamis dan rasional.  Peran petani dalam program kemitraan harus diarahkan pada pemahaman mengenai aspek kelembagaan yang ada didalamnya tidak saja pada aspek budidaya semata tetapai aspek kelembagaan lokalitas yang beragam dan dinamis. Mendudukan petani setara dengan mitra kerjanya dalam suatu contract farming ataupun yang sejenisnya adalah penting.  Sehingga tidak ada posisi subordinat diantara yang bermitra. Yang ada adalah saling menghargai komitmen untuk bermitra. Tidak ada yang kalah dan menang, tetapi keduanya adalah mitra yang saling membuthkan. Peran petani dipandang sama dengan peran perusahaan dalam program kemitraan apapun kontrak pertanian yang disepakatinya. Dalam dimensi ekonomi peran petani harus nyata bagi perusahaan dan begitu pula dengan peran perusahaan juga memiliki posisi yang sama yaitu memiliki dimensi ekonomi yang jelas bagi petani.

Peran petani dapat ditinjau secara perorangan maupun kelompok tani. Kenyataan atas homogenitas budaya yang masih pekat terhadap posisi patron-klien ataupun ketokohan serta berbasis informal tradisional dapat dipahami sebagai aspek kearifan local yang harus diyakini sebagai investasi sosial didalam menjalan program kemitraan antara petani dan perusahaan.

Penutup

Mencermati peran petani dalam program kemitraan tidak dapat dipandang secara parsial atau sendiri-sendiri namun harus komprehensif. Pada posisi ini tidak dapat hanya berpikir bahwa secara konsepsional program kemitraan adalah program baku yang solutif dalam memecahan masalah pertanian, namun disisi yang lebih penting, petani sebagai subyek utama pertanian yang dinamis harus memahami dan memiliki wawasan yang luas untuk keluar dari masalah subsisten yang membebani kehidupan ekonominya. Sehingga mewujudkan sektor pertanian tangguh dibawah komando petani dengan program kemitraan bukanlah isapan jempol semata. (Makalah Pelatihan Budidaya Edamame Petani Mitra  diselenggarakan oleh PT. MITRATANI DUA TUJUH bekerjasama  dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Jember 12-13 Oktober 2010)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s