QRIS dan Literasi Keuangan di Daerah

oleh: Adhitya Wardhono

(artikel dimuat pada Radar Jember Jawa Pos, Kamis, 26 Desember 2019)

Fenomena digitalisasi pembayaran sebagai upaya terintegrasi cara pembayaran tunai menuju nontunai berbasis digital tidak terelakkan. Semuanya bermuara pada less cash society dan pendalaman inklusi keuangan. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang menyerap arus digitalisasi secara cepat. Indeks evolusi digital menempatkan Indonesia pada posisi break out, satu posisi dibawah posisi tertinggi yaitu stand out. Maknanya, ada inovasi cepat namun tingkat kemajuan digital masih rendah. Tapi memiliki potensi naik kelas sejajar negara maju.

Mengarus ekonomi digital ini, dikembangkanlah QRIS (QR Code Indonesia Standard) yaitu standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. QRIS mengurangi fragmentasi industri sistem pembayaran melalui implementasi standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas ekosistem sistem pembayaran. Jargon QRIS adalah Unggul, akronim dari Universal, Gampang, Untung, Langsung. Meski diresmikan 17 Agustus 2019, namun implementasi QRIS berlaku efektif 1 Januari 2020. Tenggat waktu ini sebagai masa persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, yang masih diikuti 18 bank dan lembaga selain bank. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Pesatnya pertumbuhan inklusi keuangan, yaitu 76 persen (2019) dari 48 persen (2018), namun penyebarannya belum merata. Bagi sebagian besar daerah di Jawa sudah diatas 50 persen, Namun tidak demikian dengan di luar Jawa. Dilihat dari komposisi tunai berbanding nontunai berdasarkan Survei Nasional Rumah Tangga (2018), dengan menggunakan pola pertumbuhan Uang Tunai Yang Diedarkan (UYD) dan pertumbuhan volume nontunai memberi gambaran bahwa pengguna uang tunai yaitu kisaran 75 persen, pangsa nontunai (bank) diposisi 23,22 persen dan pengguna nontunai (non bank) 1,70 persen. Ini menunjukkan Indonesia masih dalam posisi case based economy, dimana pengguna uang tunai masih mendominasi.

Kenyataan ini menunjukkan adanya derajat masalah literasi keuangan yang masih rendah ditengah menderunya kehadiran financial technology (fintech). Urusan literasi keuangan masyarakat, khususnya di daerah, bukan semata mengenai pengenalan  atas produk-produk keuangan. Literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang memengaruhi perilaku untuk meningkatkan pengambilan keputusan/pengelolaan keuangan.

Pada aras ini, rendahnya literasi keuangan masyarakat dapat  dinetralisir dengan penetrasi edukasi secara masif terhadap potensi distrust masyarakat pada perilaku lembaga keuangan. Disini perlu peningkatan intensitas pemahaman dari pelaku fintech dan regulator. Masyarakat dengan literasi rendah karena lemahnya aksesibilitas informasi dan pengetahuan tentang lembaga keuangan tidak saja butuh pengetahuan namun juga kepercayaan dalam mengakses lembaga keuangan. Moral harzard seperti skema Ponzi atau modus investasi tipu-tipu menjadi trauma masyarakat mendekat lembaga keuangan. Dan banyak kasus cyber crime dipraktekkan oleh lembaga keuangan adalah problem komplek bagi inovasi baru dalam sistem pembayaran nontunai. Implementasi QRIS akan mendapat tantangannya, sehingga dibutuhkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. BI berharap layanan industri perbankan dan fintech dapat menciptakan ekosistem digital yang menguntungkan masyarakat.

Realitas mengejar literasi digital bersamaan dengan literasi keuangan masyarakat adalah hal mendasar, maka edukasi sistem pembayaran QRIS haruslah diterjemahankan kedalam perilaku mikroekonomi masyarakat dan karakter serta profil yang ada. Masyarakat dengan karakter beragam perlu secara masif diinisiasi untuk dapat mengimplimentasikannya. Tidak dipungkiri bahwasannya kearifan lokal dalam bertransaksi secara tunai dengan akad tertentu masih lekat dipraktekkan. Jadi tidaklah serta merta sistem pembayaran berbasis nontunai diterima. Fakta ini menjadikan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan evaluasi atas strategi peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Bisa langsung hadap transaksi semisal learning by doing. Pastikan transaksi di pasar tradisional terjadi secara langsung dengan berbasis sistem pembayaran nontunai QRIS.

Juga tidak perlu berstrategi secara masif yang sifatnya generik mengingat kategorisasi kedalaman literasi keuangan dan digital masing-masing daerah berbeda. Butuh strategi spesifik di daerah-daerah pelosok. Pemetaan atas kualitas dan kedalaman keuangan di masing-masing daerah dan juga literasi keuangan masyarakat daerah adalah  perlu dilakukan. Artinya keyakinan menuju less cash society adalah keniscayaan yang hadir lebih cepat. Menafkahi pengetahuan masyarakat atas kehadiran ekonomi digital dengan produk sistem pembayaran adalah realitas masyarakat ekonomi modern yang mengedepankan teknologi dan kepercayaan dalam bertransaksi ekonomi. QRIS bermanfaat nyata sepanjang dipahami sebagai sistem pembayaran yang terpercaya dan menguntungkan.  Akhirnya, QRIS bisa meletakkan ekonomi masyarakat dalam setangkup jalinan matra stabilitas dan inovasi sektor keuangan yang mensejahterakan.

*Adhitya Wardhono, SE, MSi, MSc, PhD adalah dosen dan peneliti Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Jember. Koordinator Kelompok Riset Behavioral Economics on Monetary, Financial, and Development Policy” (Ke-Ris Benefitly) – Universitas Jember.

WhatsApp Image 2019-12-26 at 09.51.03

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s