Menata Keadilan Pajak Ekonomi Digital

(artikel terbit pada Radar Jember Jawa Pos, Senin 6 Januari 2020)

Maraknya transaksi ekonomi berbasis sistem pembayaran virtual account, cash on delivery sampai berbagai pembayaran melalui perusahaan fintech mendongkrak perdagangan daring. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melesat USD 40 milyar (Temasek, 2019), berbanding negara ASEAN lainnya yang kisaran USD 16 milyar. Maka, pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dan e-commerce menghadirkan tantangan terkait regulasi perpajakan. Mengingat masyarakat cepat menyerap transaksi ekonomi berbasis digital. Sehingga keuntungan korporasi digital meningkat,  khususnya korporasi over the top (OTT), seperti Facebook, Alibaba, Google, Youtube, Netflix.

Disinyalir aktifitas korporasi digital internasional menimbulkan masalah keadilan, menggoyang iklim kompetisi dan pasar serta ketidakpastian hukum kepada wajib pajak. Maknanya, keberadaan korporasi OTT asing yang beroperasi seolah hanya mengambil keuntungan pasar Indonesia, tanpa dikenakan kewajiban perpajakan seperti korporasi umumnya. Perusahaan konvensional harus membayar PPh, PPN dan PPh Badan, namun bagaimana dengan perusahaan digital yang kantor pusatnya tidak di Indonesia? Dirjen pajak hanya bisa menarik PPN dan PPh saja. Karena perusahaannya tidak di Indonesia dan hanya buka kantor cabang saja.

Pajak digital menjadi agenda Konferensi G-20 di Fukuoka 2019 dan Indonesia adalah satu dari 130 negara yang belum menetapkan pajak digital. Namun, pemerintah telah menyiapkan aturan terkait relaksasi perpajakan dengan poin-poin penting yang akan dimasukkan dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, salah satunya adalah pemerintah akan menarik pajak transaksi online. Pemerintah sempat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini diberlakukan untuk pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial. Namun PMK 210 dicabut sebelum diberlakukan karena dipandang memiliki banyak kelemahan. Juga menyiapkan aturan yang telah dirilis seperti PMK No 35 tahun 2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap yang mewajibkan perusahan OTT memiliki NPWP.

Pajak adalah salah satu  instrumen pembangunan peradaban bangsa. Maka setiap orang atau badan usaha yang mendapat keuntungan dalam bertransaksi ekonomi, wajib dikenakan pajak. Pajak digital adalah kelayakan mengingat asas keadilan. Hal yang patut dipikirkan adalah pergeseran model bisnis berbasis teknologi begitu pesat tentunya makin memberikan tekanan tersendiri bagi Otoritas Pajak untuk mengamankan hilangnya potensi penerimaan. Penerapan aplikasi teknologi dalam aktivitas  penyerahan jasa yang sifatnya  intangibles menjadi isu rumit untuk ditangani karena penyedia jasa/intangible berada pada lokasi yang samar asalnya (remote location). Akibatnya dimungkinkan tidak ada pengenaan PPN dalam penyerahan ini dan potensial memberi tekanan pada penyedia jasa/intangible dalam negeri. Bahkan tidak dipungkiri adanya praktik migrasi dari satu platform ke platform lainnya oleh  entitas bisnis online untuk menghindari  pajak ekonomi digital.

Sejatinya perkembangan ekonomi digital bisa membawa berkah bagi pendapatan negara melalui pajak. Dengan dinamika ekonomi digital diperlukan aturan konversi transaksi konvensional menuju transaksi digital. Ini beriring dengan diskusi dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting yang menyatakan adanya tantangan perumusan aturan pajak jenis ini, khususnya untuk  direct tax (Pajak Penghasilan) dan indirect tax (Pajak Pertambahan Nilai). Ekosistem bisnis digital  harus dirawat sehingga bisa hidup. Namun ekosistem bisnis digital sendiri sangat bervariasi.  Mulai yang kecil hingga besar, dari start-up hingga sudah maturity, dari pelaku domestik maupun luar negeri. Regulasi perpajakan harus menghadirkan nuansa keadilan berusaha melalui pungutan pajak. Pajak ekonomi digital secara nalar butuh aturan spesifik, sebab menyiratkan kondisi berbeda dengan bisnis konvensional.

Keadilan pajak ekonomi digital harus tercermin dari revitalisasi perpajakan nasional yang menghadirkan pemaknaan atas badan usaha tetap (BUT) dengan memperhatikan masalah kehadiran ekonomi yang signifikan dan virtual permanent establishment. Pemerintah harus paham dengan ekosistem pemajakan di dalam negeri, sehingga mempertimbangkan penerapan konsep equilization levy (EQL), seperti India. Dalam EQL ini, diadakan pengenaan tambahan pungutan atas transaksi pembayaran yang dilakukan dari residen yang juga subjek pajak dalam negeri atau BUT India kepada non-residen India pada jasa digital tertentu. Jika ini tidak menjadi perhatian,  disayangkan pesatnya bisnis ekonomi digital malah makin memperbesar hilangnya potensi  penerimaan negara, karena penggunaan teknologi dalam setiap penyerahan maupun pemanfaatan barang/jasa khususnya pada transaksi lintas batas negara. Perkembangan ekonomi digital dengan sistem pemajakan perlu penyesuaian regulasi perpajakan yang berlaku sekarang. Minimisasi potensi kerugian wajib pajak menjadi perhatian dan tetap memprioritaskan ease of doing bussiness (EoDB). Terlebih kepastian hukum atas transaksi ekonomi berbasis daring ini dapat ikut digodok dalam kerangka omnibus law. Akhirnya, perlu kesadaran komprehensif bahwa jalan menuju konsensus pemajakan bisnis digital yang mengubah peta dagang global memang masih terjal berliku demi keadilan dan pertumbuhan ekonomi bangsa di era digital.

 

=============

*Adhitya Wardhono, SE, MSi, MSc, PhD adalah dosen dan peneliti Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Jember. Koordinator Kelompok Riset Behavioral Economics on Monetary, Financial, and Development Policy” (Ke-Ris Benefitly) – Universitas Jember.

WhatsApp Image 2020-01-06 at 14.37.54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s